jpnn.com - jpnn.com - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menggulirkan wacana hak angket terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sayangnya, belum apa-apa sejumlah fraksi sudah menyatakan tidak setuju.
Selain PDI Perjuangan dan PPP, Fraksi PKS pun tak sependapat dengan Demokrat soal cara menyikapi dugaan penyadapan tersebut.
BACA JUGA: Komisi Intelijen DPR Yakin Penyadap SBY Bukan BIN
"Kami punya sikap politik sendiri," ujar Wakil Ketua MPR asal PKS Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2).
Hidayat mengatakan, isu penyadapan ini berawal dari tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok kepada Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin.
BACA JUGA: Yakinlah, Nahdliyin DKI Tak Akan Mau Pilih Ahok
Karena itu, lanjutnya, PKS menilai yang harus dilakukan saat ini adalah mendesak Ahok untuk membuktikan tudingan tersebut.
"Justru kami akan meminta klarifikasi dari pihak Ahok dan tim hukumnya. Kami minta dan tuntut apa bukti dari mereka yang memojokan Kiai Ma'ruf Amin di persidangan," tegas Hidayat.
BACA JUGA: Tema dan Moderator Debat Ketiga Pilkada DKI Adalah...
Menurut PKS, sangat penting bagi Ahok dan tim hukumnya untuk memberikan klarifikasi dan bukti-bukti dari apa yang mereka tuduhkan.
"Nah, kalau kalau mereka sudah berikan klarifikasi, apa bukti mereka, apa yang mereka miliki, atau justru hanya klaim, ya kami akan sikapi berikutnya. Kita tunggu bukti dari Pak Ahok dan tim hukumnya," jelasnya. (mag/ald/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Gulirkan Hak Angket Tentang Penyadapan
Redaktur & Reporter : Adil