jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan yang berupaya membangun koalisi untuk memperluas dukungan bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merasa dihabisi. Pasalnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri yang memenangi pemilu legislatif itu seolah menjadi sasaran balas dendam oleh pihak-pihak yang kalah di pemilu presiden.
Menurut Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kini telah muncul simbiosis kekuatan untuk membentuk neo Orde Baru yang menguasai parlemen. Hasto menduga PDIP dan mitranya di Koalisi Indonesia Hebat yang ditelikung pada saat pemilihan pimpinan DPR juga bakal menghadapi hal yang sama saat pemilihan pimpinan MPR.
BACA JUGA: Irjen Kemenhan Minta Arahan KPK
"Simbiosis kekuatan Orde Baru yang menjadi Neo Orde Baru di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto dan Amien Rais, kini tampil dengan politik bumi hangus atas dasar kekalahan di pemilu legislatif dan pilpres,” ujar Hasto di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10) petang.
Bahkan, Hasto mencium ada agenda tersembunyi di balik kekuatan KMP yang menguasai legislatif. “Kami mencium adanya set back agenda, yang intinya ingin merubah UU KPK dan mengembalikan pemilu presiden langsung untuk dikembalikan ke MPR,” ulas Hasto.
BACA JUGA: Tak jadi Menteri, Dahlan Iskan Siap jadi Pengusaha Pemula
Karenanya, Hasto mengajak seluruh kelompok prodemokrasi untuk bersama-sama membela hak rakyat yang berdaulat. “Karena Indonesia yang begitu besar tidak bisa dibangun oleh dendam politik,” ujar Hasto.
Mantan Juru Bicara Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di pemilu presiden itu lantas mencontohkan sikap yang dipertontonkan PDIP saat berada di luar pemerintahan namun tak pernah menggangu agenda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Misalnya, dalam hal pengusulan Panglima TNI ataupun Kapolri.
BACA JUGA: Skor Tes CAT CPNS Belum Sentuh Angka 500
“Bahkan saat pelantikan Pak SBY sebagai presiden tahun 2004 dan 2009, Fraksi PDIP di MPR hadir lengkap. Demikian halnya penghormatan terhadap Partai Demokrat yang menempatkan kadernya sebagai Ketua DPR karena posisinya sebagai pemenang pemilu tahun 2009,” tandas Hasto.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ungkap Korupsi Transjakarta, Kejagung Sita Rp 1,6 Miliar dari 60 PNS Pemprov DKI
Redaktur : Tim Redaksi