JAKARTA - Wacana mengembalikan pilkada gubernur ke mekanisme pemilihan di DPRD mendapat penolakan dari PDIPPartai berlambang banteng moncong putih itu mencium adanya bias kepentingan dari partai politik yang tengah mendominasi perolehan kursi di DPRD
BACA JUGA: Mundur Dari Demokrat, Adik Sultan Panen Dukungan
"Kami melihat ada gelagat kepentingan politik pragmatis yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan jangka pendek
Tjahjo mengakui demokrasi melalui pilkada langsung memang berbiaya tinggi alias mahal
BACA JUGA: Demokrat Tetap Ingin Gubernur Dipilih Langsung
Dalam konteks itu, dia sepakat bahwa prosesnya perlu didorong agar menjadi lebih efektif dan efisienBACA JUGA: Golkar Persilakan Sultan HB X Mundur
"Kalau toh ada revisi penyempurnaan untuk efektivitas dan efisiensi, mariKonsep yang kami tawarkan pilkada serentak," terang ketua Fraksi PDIP di DPR itu.Menurut dia, pelaksanaan pilkada langsung serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan menghemat biaya secara besar-besaranApalagi, kalau anggaran pilkada yang sekarang dialokasikan melalui APBD dialihkan ke APBN"Makanya, sikap kami, pilkada tetap harus dipilih oleh masyarakat (langsung, Red)Soal nanti ada hal-hal yang harus diefisiensikan, ya silakan," ujarnya
Terlebih lagi, pengalaman membuktikan hampir tidak ada pilkada langsung di level provinsi untuk memilih gubernur yang bermasalah"Tidak ada konflik," tegas Tjahjo.
Dia menambahkan, undang-undang yang berjalan saat ini mengamanatkan pelibatan masyarakat di daerah untuk memilih pemimpinnya secara langsungSemangatnya untuk konsisten, karena kepada desa, presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD dipilih langsung oleh rakyat
"Jadi, ini ada proses rekayasa yang tidak sehatIni yang kami tangkapAda gelagat pragmatisMengapa tahu-tahu pilkada provinsi ingin dipilih oleh DPRDIni kemunduran," katanya"Nanti kalau dipilih DPRD, dengan siapa yang sekarang mayoritas di DPRD kan nggak fair," imbuhnya(dyn/pri/bay/c2/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sultan HB X Belum Berminat Tinggalkan Golkar
Redaktur : Tim Redaksi