Golkar Persilakan Sultan HB X Mundur

JAKARTA - Partai Demokrat dan PDIP mendesak Sri Sultan Hamengku Buwono X mundur dari Partai GolkarDemi menjunjung tinggi keistimewaan Jogjakarta, Partai Golkar tidak mempermasalahkan jika Sultan harus mundur dari keanggotaan partai berlambang pohon beringin itu.
 
"Bagi kami ndak masalah

BACA JUGA: Sultan HB X Belum Berminat Tinggalkan Golkar

Silakan saja jika Sultan harus mundur," kata Priyo Budi Santoso, ketua DPP Partai Golkar bidang politik, saat dihubungi, Sabtu (11/12)Posisi Sultan, meski saat ini berstatus kader biasa, selama ini dinilai menjadi magnet perolehan suara bagi Partai Golkar.
 
Menurut Priyo, prinsip yang dijunjung Golkar adalah tetap mendorong keistimewaan Jogja

BACA JUGA: Soal Tangsel, Mendagri Anggap Biasa Putusan MK

Dia meminta hak yang sudah dimiliki masyarakat Jogja itu tidak sampai direduksiPenetapan Sultan sebagai gubernur merupakan simbol bahwa pemerintah mengakui keistimewaan Jogja

BACA JUGA: Komisi Perhubungan DPR Pantau Natal di Bali dan Manado

"Jika memang karena (keistimewaan Jogja) itu Sultan harus mundur, ya nggak masalah," ujar wakil ketua DPR tersebut.
 
Apakah hal itu nanti memengaruhi posisi Golkar di Jogja" Priyo menegaskan, dukungan terhadap keistimewaan Jogja tidak berhubungan dengan posisi Partai GolkarPartai Golkar, dalam hal ini, ingin menghargai latar belakang kesejarahan yang dibangun Sri Sultan Hamengku Buwono IX era 1945"Sultan kan sudah milik entitasJadi, ini bukan karena Sultan orang Golkar," tegasnya.
 
Sebelumnya, Partai Demokrat dan PDIP menyinggung, posisi Sultan yang notabene kader Golkar bisa memengaruhi pembahasan keistimewaan JogjaIdealnya, PDIP dan Demokrat meminta Sultan mundur dari GolkarPosisinya harus bebas dari kepentingan politik, sehingga Sultan bersama keluarganya bisa menjadi milik rakyat Jogja sepenuhnya.
 
Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faisal menganggap perdebatan soal keistimewaan Jogja itu sudah bergeserDia menyesalkan, saat polemik mekanisme pemilihan atau penetapan belum tuntas dibahas, isu sudah melebar menjadi boleh tidaknya Sultan dan keluarga keraton menjadi partisan partai politik tertentu"Sebaiknya jangan mengembangkan masalah baru lagi ketika yang satu belum selesai," ungkap anggota Komisi II DPR itu.
 
Menurut dia, publik akhirnya akan menduga bahwa yang diinginkan Presiden SBY dari mengutak-atik keistimewaan Jogja terkait dengan persoalan politikYakni, SBY selaku ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat seolah-olah tidak merasa nyaman atas posisi Sultan yang aktif di Partai Golkar.
 
Hanura, tegas Akbar, berpendirian bahwa institusi keraton memang tidak boleh berpolitikSebab, keraton milik semua masyarakat, bukan saja warga Jogjakarta, tapi IndonesiaMeski begitu, sebagai pribadi, Sultan, istri, maupun anggota keluarganya yang lain tidak perlu dipermasalahkan bila ingin berpolitik praktis"Tidak ada masalahSepanjang peran yang diemban bisa dilakukan dengan benar, silakan saja," tegasnya.
 
Akbar berharap pemerintah pusat memaknai keistimewaan Jogja dari sudut pandang daerahKeistimewaan Jogja, lanjut dia, dijamin konstitusi dan undang-undangHal itu tak terlepas dari peran sejarah Jogja terhadap republik yang sangat luar biasa"Jadi, pemerintah pusat jangan merasa menjadi pihak yang paling benar," ujarnya(bay/pri/c5/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Sayangkan Mundurnya Adik Sultan