PDIP Deklarasikan Kontrak Politik untuk Perubahan

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuat terobosan baru dalam menghadapi Pemilu Legislatif yang semakin ketat ini.Untuk pertama kalinya, partai moncong putih ini secara resmi mendeklarasikan ''Kontrak Politik untuk Perubahan''Dalam kontrak politik ini, jika target perubahan yang dicanangkan PDIP gagal dicapai, maka caleg PDIP di DPR RI periode 2009-2014 dilarang mencalonkan diri pada pemilu berikutnya, tahun 2014.

''Saya meminta semua calon anggota legislatif DPR RI 2009 - 2014 dari PDIP dari Aceh hingga Papua agar menaati kontrak politik ini

BACA JUGA: JK Siap Saingi SBY dan Mega di Bursa Capres

Jadi, jika PDIP gagal memperjuangkan tiga isu utama, sembako murah, lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan, diminta anggota DPR PDIP tidak mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya,'' kata Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kepada wartaan di Jakarta, Kamis (19/2).

Megawati yang didampingi sekjen Pramono Anung itu menegaskan, kontrak politik yang dideklarasikannya tersebut disusun secara terukur, dan harus diperjuangkan oleh semua kader-kader PDIP yang berhasil duduk di Parlemen"Isu perjuangkan sembako murah diukur dari kenaikan harga sembako yang harus diupayakan tidak melampaui kenaikan daya beli masyarakat

BACA JUGA: JK Janjikan Kompensasi untuk Caleg Golkar

Isu ini sejak awal sudah kami sosialisasikan, bahkan PDIP sudah pula menemukan enam kebijakan untuk mencapai hal itu," katanya.

Sedangkan, isu ciptakan jutaan tenaga kerja diukur dari total lapangan kerja yang mampu diciptakan selama lima tahun pemerintahanPara ahli PDIP sedang menyusun aneka kebijakan yang harus diambil agar target itu terpenuhi.''Dalam waktu yang tidak lama lagi, berbagai kebijakan itu pasti akan kami umumkan, dan bisa diketahui secara luas oleh masyarakat.''

Sedangkan untuk isu meningkatkan kesejahteraan Rakyat, PDIP mengukurnya dari prosentase pertumbuhan ekoomi dan 'Gini Raptio

BACA JUGA: Golkar DIY Sebut Capres Tidak Harus Jawa

Melalui program ini, Megawati berharap mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi rakyat.  ''Kondisi kesejahteraan rakyat saat ini sangat memprihatinkan, karena kesenjangan ekonomi itu semakin lebar.'' Menurut data resmi pemerintah menunjukkan "Gini Ratio" semakin tinggi, dari 0,32 pada tahun 2004 menjadi 0,36 (2007) dan diprediksi lebih tinggi lagi saat iniSelama lima tahun (2009-2014), Gini Ratio ditargetkan lebih rendah dibanding kondisi tahun 2008.

Lebih jauh Megawati menegaskan, tiga isu yang diusung itu akan tercapai jika PDIP mengontrol dan mengendalikan pemerintahKarena tanpa instrumen kekuasaan, PDIP tak akan memiliki sumber daya manusia untuk menggerakan kebijakan yang telah dibuatnya."Kontrak politik ini dengan sendirinya hanya berlaku jika PDIP mengontrol pemerintahan eksekutif dan legislatifPDIP hanya dapat mengontrol kebijakan publik jika Presidennya berasal dari PDIP, dan kursi 30 persen di DPR RI  dikuasai PDIP," katanya.

Selanjutnya, untuk menegaskan kontrak politik ini, menurut rencana PDIP akan meminta sejumlah calegnya untuk menandatangani kontrak politik yang akan disaksikan langsung ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri."Sebagai partai modern, PDIP  selalu mencari terobosan dan ikhtiar agar pemilu menjadi wadah perubahan nasib rakyat yang sebenarnyaKontrak politik yang dipelopori PDIP semoga menjadi monumen yang sehat bagi pertumbuhan demokrasi," ujarnya.

Ketika diminta komentarnya tentang pernyataan Sultan HB X yang tidak bersedia menjadi cawapres, Megawati mengatakan, pihaknya akan mengkofirmasi pernyataan Sultan HB X tersebut.''Kami akan mengkonfirmasikan berita itu terlebih dahuluDan sampai saat ini, tim PDIP dari hasil rakernas di Solo akhir Januari lalu masih bekerja untuk merekomendasikan nama-nama bakal calon cawapresSetelah itu, ketua Umum secara definitif akan memutuskan bakal cawapres yang akan diusungnya,'' ujar Megawati menegaskan(aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Capres Independen Gugur sebelum Bertanding