jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan mengharapkan adanya langkah konkret pemerintah untuk merehabilitasi nama Bung Karno dan meminta maaf kepada keluarga Proklamator RI itu.
Hal ini disampaikan Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDIP Ahmad Basarah saat ditanyai awak media ketika ia mengunjungi lokasi penahanan Bung Karno di Penjara Banceuy, Bandung, Selasa (8/11).
BACA JUGA: Basarah Sebut Bung Karno Tunjukkan Kelasnya Sebagai Pahlawan Sejati Meski Dipenjara di Banceuy
Basarah menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin yang menegaskan status kepahlawanan Bung Karno sudah tepat, tetapi sebagai negara harus menunjukkan keberpihakannya kepada Sang Proklamator sebagai korban sejarah selama masa Orde Baru.
“Menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno pada 2012, maka seyogianya negara melalui Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta Bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang Proklamator Bangsa, seorang Pendiri Bangsa atas tuduhan keji yang tidak pernah terbukti dan dibuktikan secara apa pun,” kata Basarah.
BACA JUGA: Jaga Perdamaian Dunia, Gerakan Non-Blok ala Bung Karno Harus Terus Digelorakan
Wakil Ketua DPR RI itu menilai saat ini merupakan momentum terbaik bagi negara menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Sebagai bangsa yang besar, menurut Basarah, hal itu harus ditunjukkan secara tegas dan jelas oleh pemerintah kepada Bung Karno dan keluarga.
Basarah menilai hal itu merupakan tanggung jawab moral berbangsa dan bernegara. “Juga demi anak cucu kita agar mereka tetap menghormati para pendiri Bangsa Indonesia terutama Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia,” jelas dia.
BACA JUGA: Bung Karno dan PKI
Di Penjara Banceuy ini, kata Basarah, merupakan bukti sejarah bahwa Bung Karno menuliskan pleidoi Indonesia Menggugat yang sangat monumental bagi kemerdekaan RI. Di ruang yang sempit dan diasingkan oleh kolonial Belanda, Bung Karno tetap memikirkan bangsa ini.
“Di dalam penjara yang pengap dan sempit ini Bung Karno masih menunjukkan kelasnya sebagai seorang pejuang kemerdekaan bangsa. Karena di penjara sempit inilah Bung Karno menyusun pleidoi yang terkenal di seluruh dunia,” jelas Basarah.
Meski demikian, Basarah tetap menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang dalam pidato kenegaraannya yang menegaskan kesetiaan Bung Karno terhadap bangsa dan negara dari masa era prakemerdekaan maupun setelahnya.
Basarah menganggap Presiden Jokowi sudah menghapuskan tuduhan yang pernah diberikn oleh TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 mengenai dugaan pengkhianatan Bung Karno kepada bangsa dan negara melalui dukungan pemberontakan pada G30S PKI 1965 lalu.
“Pak Jokowi katakan tidak terbukti karena telah diberikannya gelar pahlwan nasional pada Bung Karno, di mana syarat di dalam UU teresebut seorang tokoh nasional, tokoh bangsa dapat memperoleh gelar pahlawan nasional salah satunya tidak pernah berkhianat pada bangsa negara, maka dengan telah diberikannnya gelar pahlawan nasional oleh Presiden SBY pada 2012 lalu, sesungguhnya tuduhan yang telah diberikan oleh TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 itu tidak terbukti,” jelas dia.
“Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Presiden Jokowi yang telah memberikan penergasan, pendidikan politik pada bangsa Indonesia betapa seorang Proklamator Bangsa, Pendiri Bangsa, Bapak Bangsa, betul-betul seorang patriotik sejatik, yang setia sampai akhir hidupnya pada bangsa dan negara Indonesia. Kita tunggu babak sejarah selanjutnya, agar proses rehabilitasi nama baik Bung Karno dapat dilakukan,” tegas Basarah.
Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan kepahlawanan Bung Karno sudah tepat, tetapi perlu diikuti langkah yang tepat.
Dia menyampaikan banyak pemimpin negara di dunia ini yang menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa buruk pada masa lampau.
Anggota DPR RI itu mencontohkan Kaisar Jepang Hirohito yang meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan dan China.
“Juga terakhir bagaimana Raja Belanda menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di masa revolusi. Karena itu saya kira permintaan maaf itu penting karena ini akan berkaitan dengan bagaimana penulisan-penulisan sejarah buku-buku sejarah dan itu saya kira baik untuk pendidikan, untuk generasi muda. Itu sangat penting karena pengakuan itu harus diikuti dengan literasi-literasi sejarah bangsa ini,” jelas dia. (Tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ganjar Temui Jokowi di Istana, Hadir Elite PDIP dan Keluarga Bung Karno, Ada Apa?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga