JAKARTA ---Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengeveluasi kontrak karya dengan pihak asing terus menggelinding kencang bak bola saljuKalangan DPR ikut bersuara kencang menuntut SBY serius menjalankannya.
"DPR dalam fungsi pengawasan dan legeslasi akan pro aktif," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin (4/6)
BACA JUGA: Pembebasan Lahan Tol Bocimi Terganjal
Dia memastikan fraksinya akan mendorong dan mengawal komitment SBY tersebut"Indonesia memang harus segera lepas dari ketergantungan masal di berbagai sektor kehidupan ekonomi," ujar Sekjen DPP PDIP yang juga pengagum keris, itu
BACA JUGA: Pengambilalihan PT Inalum Libatkan 22 Instansi
Menurut Tjahjo, presiden harus segera mendorong jajarannya untuk merombak piranti perjanjian asing yang tidak sejalan dengan kebijakan dasar negara"Pemerintah harus berani merenegosiasi kembali kontrak -kontrak karya dengan asing yang merugikan kepentingan bangsa," katanya
BACA JUGA: Lokal Tertinggal dari Pelaku Pasar Asing
Tidak cukup sampai di sana, dia menyebut pemerintah juga harus merevisi berbagai produk undang -undang di bidang ekonomi yang tidak sejalan dengan cita -cita kemerdekaan dan demokasi ekonomi"Sebagaimana spirit pasal 33 UUD 1945," tegas Tjahjo.Lantas kontrak karya apa yang perlu diprioritaskan untuk dievaluasi? "Yang mendesak ya masalah Newmont dan Inalum," jawabnyaPT Newmont adalah perusahaan yang beroperasi melakukan penambangan emas di Nusa Tenggara BaratSedangkan, Inalum atau PT Indonesia Asahan Aluminium adalah perusahaan yang bergerak di bidang peleburan aluminium di Sumatera Utara.
Seperti diberitakan, komitmen Presiden untuk mengeveluasi kontrak karya dengan pihak asing muncul dalam pidato peringatan pidato Bung Karno 1 Juni mengenai Pancasila di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Janji SBY ini merupakan tanggapan terhadap pidato Presiden ke -3 RI BJ Habibie sebelumnyaHabibie menyinggung tumbuh suburnya perusahaan asing di Indonesia sebagai bentuk "VOC gaya baru".
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI Marwan Jafar juga mendorong SBY segera melakukan langkah konkrit"Supaya tidak terus menjadi wacana, lihat kembali semua kontrak dengan asing sejak orba sampai sekarangMana yang merugikan negara dan mana yang tidakBegitu merugikan langsung renegosiasi, kalau perlu pemutusan," kata Marwan.
Marwan menyampaikan fraksinya sudah melakukan kajian mengenai kontrak karya ituDari sana ditemukan banyak pelanggaran mulai soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sampai Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar"Bisa saja kami sampaikan kepada Presiden SBY," kata Ketua DPP PKB penulis buku Energynomics : Ideologi Baru Dunia, itu.
Marwan juga mencontohkan beberapa perusahaan yang perlu diprioritaskan untuk dievaluasiSelain Newmont, dia menyebut tambang emas PT Freeport yang beroperasi di PapuaTak ketinggalan, kontrak karya dengan PT Exxon Mobil yang melakukan pengeboran minyak dan gas di sejumlah lokasi, seperti blok Natuna dan blok Cepu"Tinggal pemerintah mau serius atau tidakMasih ada waktu tiga tahun," kata Marwan(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BI Batasi Kepemilikan Bank
Redaktur : Tim Redaksi