jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDIP berbeda pendapat dengan Fraksi PSI dalam pembahasan RAPBD 2020 di Komisi C DPRD DKI. Pemicunya anggaran pengadan komputer senilai Rp 128,9 miliar yang diajukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah mendukung pengadaan komputer ini. Melalui akun twitternya, dia menyampaikan ada ribuan komponen dalam pengadaan komputer bernilai Rp 128,9 miliar itu.
BACA JUGA: Detik-detik Anthony PSI dan Cinta Saling Tunjuk, Berdiri, Rapat DPRD Jakarta Tegang
"Setahu saya 128,9 m bukan hanya komputer tapi dibawahnya ada ribuan komponen (termasuk server dll), sudah di supervisi KPK RI dan masuk dalam e-catalog. Untuk memperkuat jaringan Dinas Pajak se DKI Jakarta," tulisnya di akun @imadya.
Sementara itu, politikus PDIP Cinta Mega menjelaskan, pengadaan komputer ini bukan sekadar untuk satu unit saja. Melainkan satu paket komponen untuk server, maintenance, pelatihan dan komponen lainnya.
BACA JUGA: Heboh, Politikus PSI Diusir dari Rapat Anggaran di DPRD DKI
Dia menilai, pengadaan komputer ini penting dalam upaya memaksimalkan pendapatan pajak di Jakarta. Sebab, Cinta Mega menyebut, tidak ada orang yang suka membayar pajak.
Ini sejalan dengan rencana Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI yang sepakat meningkatkan target pendapatan pajak dari Rp 44,54 triliun pada menjadi Rp 50,17 triliun di APBD 2020.
BACA JUGA: Sikap Kritis PSI Diprediksi Jadi Modal Besar Menang di Pemilu 2024
"Kalau ada big data, kita itu punya data akurat dan valid wajib pajak enggak bisa ingkar. Itu tujuannya," katanya saat dihubungi, Selasa (10/12).
Terkait rincian anggaran Rp 128,9 miliar, Cinta Mega menjelaskan, satu unit Komputer Mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar. Kemudian dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar, enam unit server seharga Rp 307,9 juta dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar.
Di sisi lain, politikus PSI Anthony Winza Prabowo mempertanyakan konsistensi dewan dalam menyampaikan pandangan atau kritik terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan eksekutif.
Saat rapat bersama antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dengan Komisi C, pendatang baru di DPRD DKI itu mempertanyakan usulan anggaran BPRD atas pengadaan komputer dengan nilai total sekitar Rp 128,9 miliar. Sikap Anthony itu dianggap tidak faham etika rapat.
"Katanya buka-buka anggaran di luar kena Badan Kehormatan, sekarang saya buka dengan sangat terhormat loh di dalam rapat, saya belum pernah ngomong ke media tentang itu, disikat lagi dan dituduh nyebarin," ujar Anthony.
Meski dikritisi sikapnya oleh Komisi C, Anthony mengaku tak akan berubah sikap mengkritik segala bentuk kegiatan yang dinilainya irasional dan perlu penjelasan secara subtantif. Ia juga mengaku tetap menjalin komunikasi baik dengan anggota komisi yang membidangi keuangan itu.
"Saya hanya melaksanakan apa yang menjadi suara rakyat juga dan saya mencoba membukanya kali ini dalam rapat dulu," tukasnya. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil