jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi memprediksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menjadi besar, jika seluruh kadernya di DPRD berperan aktif dan kritis, seperti diperlihatkan anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.
William diketahui telah mengunggah sejumlah keanehan dalam KUA PPAS DKI Jakarta 2020 ke media sosial. Dalam dokumen itu terlihat antara lain keanehan usulan pembelian lem aibon yang nilainya mencapai hingga Rp82 miliar.
BACA JUGA: Citra DPRD DKI Jakarta Makin Jeblok, PSI Melambung
Menurut Ari, William memang divonis Badan Kehormatan (BK) DPRD melanggar tata tertib, atas perbuatannya tersebut. Namun dari segi kinerja akan dinilai positif oleh masyarakat.
“Jelas, langkah PSI yang kritis sejak awal berkiprah di parlemen akan menjadi point plus bagi langkah PSI ke depannya,” ujar Ari kepada JPNN.com, Senin (2/12).
BACA JUGA: Vonis ke Pengungkap Anggaran Lem Aibon Pintu Masuk PSI jadi Jagoan di 2024
Pembimbing disertasi S3 di pascasarjana Universitas Padjajaran ini meyakini partai pimpinan Grace Natalie itu akan makin tercitrakan sebagai partai yang berani, ke luar dari jalur kemapanan.
“Kekritisan PSI akan tersimpan di memori publik sehingga menjadi modal potensial bagi PSI di kemudian hari. Misalnya di Pemilu 2024," ucapnya.
BACA JUGA: Kabar Baik Bagi Penderita Penyakit Jantung Koroner, Tidak Perlu Pasang Stent
Ari lebih lanjut mengatakan sikap kritis yang diperlihatkan William juga akan menambah citra PSI. Hal itu jika dipertahankan dengan baik, bakal menjadi modal utama bagi masa depan PSI.
"Selama ini kan PSI lekat dengan label partai milenial, punya gagasan besar. Nah, kini ditambah dengan kekritisan di parlemen. Ini tentu modal besar yang saya kira cukup baik diterima masyarakat," ujar Ari.
Apakah PSI dapat mengajukan perubahan struktur di BK DPRD DKI, akibat putusan lembaga itu terhadap William? Ari menyebut sangat sulit.
“Mengajukan perubahan komposisi keanggotaan BK DPRD DKI sangat sulit secara politis, karena sudah disepakati sejak awal penyusunan Alat Kelengkapan Dewan serta sudah disahkan pimpinan,” katanya.
Ari juga mengatakan penggantian personel BK DPRD hanya dimungkinkan karena halangan tetap atau keputusan partai masing masing.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang