jpnn.com, SURABAYA - DPP PDI Perjuangan menggelar psikotes terhadap 26 ribu lebih bakal calon anggota legislatif (caleg) mulai pada Jumat (14/10).
Psikotes dilakukan secara daring, mulai hari ini hingga Sabtu (5/11).
BACA JUGA: Beda Sikap PDIP soal Deklarasi Anies dan Prabowo, Hasto Singgung Pertanyaan Antitesis
"Ketua DPP Bidang Ideologi Pak Djarot Saiful Hidayat akan membuka pelaksanaan psikotes hari pertama siang ini," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Surabaya, Jumat (14/10).
Hasto mengatakan psikotes ini akan memuat semangat antikorupsi melalui berbagai langkah. Dari mengeluarkan berbagai aturan mengenai sanksi hingga langkah-langkah perekrutan kader. Salah satu metode sains yang digunakan adalah psikotes.
BACA JUGA: Andi Arief Sindir Hasto PDIP, Ungkit Nama DN Aidit
Politikus asal Yogyakarta itu mengatakan pihaknya pernah bertemu dengan para ahli dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
PDIP mempertanyakan apakah psikotes mampu mengetahui dan membaca indikasi apakah seorang kader yang akan ditugaskan, baik di parlemen maupun eksekutif, punya kecenderungan korupsi.
BACA JUGA: Program OK OCE Anies Jauh dari Target, PDIP: Rohnya Sudah Dibawa Sandiaga Uno
Ternyata para ahli itu menyebut bahwa psikotes belum bisa memberi jawaban atas hal itu. Namun psikotes bisa mencapai hingga mengetahui sejauh mana komitmen seseorang terhadap berbagai aspek, termasuk nilai antikorupsi.
Karena itu, PDIP tetap menggunakan metode psikotes dan yang kali ini menandai 10 tahun PDIP menggunakannya.
“Mulai 14 Oktober, sekitar 26 ribu caleg akan psikotes. Kami tambahkan tiga kriteria kader. Apakah dia pejuang, apakah dia punya kapabilitas menjalankan fungsi eksekutif-legislatif, atau justru pragmatismenya yang menonjol,” kata Hasto.
Dengan kriteria baru ini, lanjut Hasto, akan bisa terbaca apakah seseorang kader itu pas untuk ditugaskan di struktur partai atau diajukan di fungsi eksekutif dan legislatif, serta tugas strategis lainnya.
“Tentu kalau hasil psikotes itu menunjukkan seseorang itu cenderung pragmatis, maka partai akan harus berhati-hati. Kalau kecenderungan pragmatis kuat, dia berpotensi jadi pedagang politik,” kata Hasto.
Lebih jauh Hasto mengatakan soal korupsi tak mudah. PDIP bukan hanya membuat aturan sanksi pemecatan, tetapi hingga tak mencalonkan seseorang yang terkait dugaan korupsi.
Di sisi lain, Hasto mengatakan seringkali pilihan jernih demikian tak diganjar rakyat dengan tingkat pemilihan saat pilkada.
Contohnya Pilkada di Tangerang Selatan dan Gorontalo, PDIP memilih untuk tak mencalonkan sosok yang dianggap terkait korupsi ataupun punya persoalan hukum. Namun, justru kalah di pilkada.
“Meskipun tidak memberikan efek elektoral, PDIP tetap tidak bergeming dan tidak mencalonkan yang berstatus tersangka korupsi. Ini salah satu akar masalahnya adalah sistem pemilihan yang liberal,” kata Hasto.
Mengenai pelaksanaan psikotes tersebut, Kepala Sekretariat DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo mengatakan setiap hari dibagi dua bagian, pagi dan siang. Bakal caleg ketika mengikuti Zoom wajib menggunakan nomor tes yang telah diberikan dan nama singkat.
"Selama berlangsung tes, bacaleg wajib mengaktifkan kamera video zoom karena akan diawasi langsung oleh HIMPSI dan Sekretariat DPP Partai," urai Adhi Dharmo. (tan/JPNN)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto: Kader PDIP Dilarang Berbicara tentang Tokoh Capres - Cawapres
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga