jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyinggung keberpihakan pemerintah terhadap anggaran pertahanan guna meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Utut menyampaikan itu dalam Talkshow HUT ke-77 TNI bertajuk Sejarah, Kepeloporan, dan Desain Masa Depan TNI di DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Minggu (9/10).
BACA JUGA: PDIP Rayakan HUT Ke-77 TNI dengan Sederhana, Makan Ayam Petarung
"Keberpihakan kepada anggaran tentara ini masih belum menampakkan seperti apa yang diceritakan tadi, zaman Bu Megawati Soekarnoputri," kata Utut.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan TNI yang kuat merupakan keniscayaan.
BACA JUGA: Duduk Perkara Anggota TNI AD Pukul Karyawan Shopee
Partainya pun ingin melihat TNI yang kuat, disiplin, sehingga perlu mendapat dukungan anggaran untuk terus memperkuat pertahanan nasional.
"PDI Perjuangan ingin melihat TNI kita makin kuat," ujar dia.
BACA JUGA: PDIP Berkomitmen Perkuat Pertahanan Indonesia
Utut menilai anggaran pertahanan sebesar Rp 134 Triliun masih jauh dari cukup.
Dia bahkan membandingkan Indonesia dengan Singapura yang memiliki anggaran besar untuk sektor pertahanan.
"Idealnya, paling tidak dibandingkan Singapura, idealnya kali dua atau kali tiga dari anggaran ini. Itu menurut saya," ucapnya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna yang hadir sebagai narasumber menyoroti beberapa tantangan bagi TNI di masa depan.
"Kita harus mempunyai strategi dan kebijakan nasional, bagaimana sumber daya manusianya dan masalah penyediaan alutsista," kata Agus.
Menurut Agus, sedianya kebijakan strategi pertahanan TNI harus menyesuaikan tantangan geopolitik regional maupun Global.
"Kebijakan strategi pertahanan, harus fokus pada tantangan dan ancaman perang saat ini yaitu asimetris war, cyber war dan proxy War," ujarnya.
Sementara itu, eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito menyatakan TNI harus selalu menjadi garda terdepan bangsa ini dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan.
Dia juga menyebut TNI harus selalu profesional dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh Pancasila, undang-undang 1945, sapta marga dan Sumpah Prajurit.
Ganip mengingatkan bahwa "TNI tidak boleh jauh dari rakyat, harus tetap manunggal dengan rakyat, karena itu adalah kekuatan tentara nasional Indonesia.
"Sebetulnya kekuatan TNI itu adanya di dalam persatuan dan kesatuan TNI dengan rakyat," tutur Ganip.(mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra