JAKARTA – Fraksi PDIP, Hanura dan PKB tegas menolak pengisian Gubernur Yogyakarta melalui pemilihan, sebagaimana materi yang diajukan Pemerintah pada Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK)Dalam penyampaian pandangan fraksi mini di Komisi II, tiga fraksi ini menganggap mekanisme penetapan jabatan gubernur perlu dipertahankan karena di situ lah letak keisitimewaan Yogyakarta.
“Secara politik keistimewaan dengan sistem penetapan Sultan sebagai kepala pemerintahan (Gubernur) dan Paku Alam sebagai wakilnya, juga harus kita pertahankan
BACA JUGA: Muhaimin Copot Adik Gus Dur dari Pengurus PKB
Tanpa adanya kedua komponen ini (komponen budaya dan politik) maka sesungguhnya tak akan ada lagi makna Keistimewaan Yogyakarta,” kata Juru Bicara Fraksi Hanura, Akbar Faisal saat menyampaikan pandagan fraksinya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2).Penyampaian pandangan fraksi ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar
Juru bicara PDIP, Alexander Laitaay mengatakan Pemerintah salah menafsirkan demokrasi di Yogyakarta dengan mengusulkan pemilihan
BACA JUGA: MK Kuatkan Kemenangan Idealisman-Hukuasa di Nias Selatan
Sikap ini diibaratkan sebagai bentuk menggaruk bagian tubuh yang tidak gatal sehingga iritasi terjadi baik sosial maupun kultural yang ditandai dengan penolakan.“FPDIP menegaskan, jika dicermati secara seksama keistimewaan Yogyakarta ada pada posisi kepala pemerintahan
FPDIP juga mengkritisi gagasan Gubernur Utama yang ada di RUUK Yogyakarta
BACA JUGA: Menkumham: Muhaimin yang Minta Kekuasaannya Berakhir 2014
Alexander mengatakan pantas saja bila FPDIP berprasangka bila konsep ini sengaja diwacanakan karena mengikuti sikap Pemerintah Pusat yang membentuk banyak lembaga-lembaga baru.Penolakan pemilihan juga datang dari PKBHanya saja, PKB punya syarat bila mekanisme penetapan gubernur tetap dipertahankan“Terkait dengan pengisian kepala pemerintahan di Provinsi DIY, FPKB berpendapat Sri Sultan dan Paku Alam dapat saja ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernurTapi yang ditetapkan ini bersikap netral dan tidak terlibat dalam keanggotaan, kepengurusan partai politik,” kata Juru Bicara, FPKB, Ida Fauziah.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat (FPD) tetap mendukung usulan PemerintahJuru bicara FPD Djufri mengatakan perlu ada pengaturan yang jelas mengenai substansi refleksi keistimewaan Yogyakarta sehingga perlu ada UU Keistimewan untuk menjamin pemerintahan dan amanat konstitusi.
“Kami mengajak untuk memahami makna terdalam dari keterangan pemerintahFPD setuju dengan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur Utama Wakil Gubernur utamaFPD setuju dengan usulan pemerintah tentang sebutan lain yang bisa diatur dalam Perda istimewaJangan sampai ada matahari kembarMengawinkan sistem monarki dengan demokrasi,” katanya.
Sedangkan lima fraksi lainnya, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, dan PAN tidak memberikan sikap tegas terhadap mekasme pengisian jabatan Gubernur YogyakartaMeskipun ada penolakan dalam padangan fraksi mini namun seluruh fraksi sepakat untuk dilakukan pembahasan lanjutan RUUK Yogyakarta.
Gamawan Fauzi usai mendengarkan pandagan fraksi mengatakan dapat memahami perbedaan yang terjadi“Itulah indahnya demokrasi, nanti kita cari titik temunya,” katanyaMantan Gubernur Sumatera Barat ini juga tidak mempersoalkan adanya penolakan konsep Gubernur Utama yang diusulkan dalam RUUK“Pemerintah juga kan tidak membuat satu-satunya, gubernur utama atau carilah nama lain yang paling tepatKita membuat parardya tidak sepakat juga, kita buat keraton, tidak setuju juga atau nama lainKalau perlu kita minta namanya ke Pak Sultan,” katanya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Pasangan Gugat Pemilukada Cianjur
Redaktur : Tim Redaksi