jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan mulai besok (9/4) hingga Sabtu (11/4) akan menggelar kongres di Bali. Forum pengambilan tertinggi di PDIP itu diharapkan bukan sekadar untuk mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum maupun merombak kepengurusan, tapi juga untuk menjadi ajang untuk konsolidasi.
Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi, meski Megawati bakal dikukuhkan lagi sebagai ketua umum dan berwenang penuh menentukan kepengurusan DPP, namun potensi gangguan terhadap PDIP tetap ada. Sebab, potensi gesekan di tingkat bawah di antara sesama kader PDIP masih ada.
BACA JUGA: Pastikan Kongres PDIP Tak Akan Munculkan Jabatan Waketum
"Megawati Soekarnoputri mungkin akan secara aklamasi akan dikukuhkan menjadi ketua umum lagi. Tapi gesekan kepentingan untuk memperebutkan tampuk kepengurusan di jajaran bawahnya cukup keras. Oleh sebab itu, salah satu hal urgen yang patut menjadi perhatian PDIP dalam kongres di Bali besok adalah konsolidasi diri," kata Haryadi, Rabu (8/5).
Selain itu, katanya, meski pemilu masih jauh namun konsolidasi juga diperlukan mengingat pada tahun ini ada pilkada serentak di lebih dari 200 daerah pada tahun ini. Dari konsolidasi itu pula PDIP bisa menyiapkan diri menghadapi pemilu legislatif dan presiden yang digelar serentak pada 2019 nanti.
BACA JUGA: Adik Megawati Jadi Waketum Gerindra
Haryadi menambahkan, pragmatisme yang menjangkiti kader PDIP juga berpotensi menjadi gangguan internal. Namun, potensi gangguan internal itu bisa diperparah jika ada unsur eksternal masuk untuk merecoki partai pemenang pemilu legislatif 1999 dan 2014 itu.
Karenanya, kata Haryadi, konsolidasi bagi PDIP dalam kongres kali ini menjadi sangat penting. Terlebih, PDIP punya modal kuat untuk melakukan konsolidasi, yakni sosok Megawati sebagai figur yang diikuti dan dicintai kader. "PDIP beruntung memiliki figur Megawati," tandasnya.(rmo/jpnn)
BACA JUGA: Ditanya Rapimnas Kubu Agung Laksono, Ical Ngakak
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sarankan Kongres PDIP Lakukan Evaluasi atas Kebijakan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi