JAKARTA - Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan hak prerogatifnya untuk menambah Wakil Menteri justru memancing kritikanPolitisi senior PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menegaskan, reshuffel kabinet memang bisa saja dilakukan semau Presiden
BACA JUGA: DPR Pertahankan Penetapan Caleg Lewat Suara Terbanyak
"Tapi, kalau sekarang masyarakat dipertontonkan prerogatif presiden dengan menambah jumlah wakil menteri, lho kok malah bertentangan dengan kondisi yang ada di kementrian tersebut," kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat (14/10)
Ia menambahkan, persoalan birokrasi dan hambatan sektoral yang seharusnya dipangkas melalui reshuffle, justru bertambah panjang dengan penambahan kursi wakil menteri
BACA JUGA: Tjahjo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Oposan
Belum lagi, lanjut Tjahjo, pembengkakan birokrasi akan berimbas pada anggaran negara yang hasilnya belum lebih optimal"Kecuali reshuffle ini hanya sekedar mengakomodasikan kepentingan-kepentingan saja sebagaimana berlindung di hak prerogatif presiden," tudingnya
BACA JUGA: Pemerintah Dituding Lecehkan Pansus BPJS Lagi
Padahal, kata Tjahjo, selama ini di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini terlihat sekali adanya ketimpangan dan hambatan pada ketidakoptimalan kinerja kementrian, maupun dalam hubungan pusat daerah. "Karena perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan belum optimal sebagaimana penilaian UP4KR bentukan presiden sendiri," tegasnya
Karenanya Tjahjo yang juga Sekjen PDI Perjuangan itu menegaskan, sikap kritis partainya terhadap penambahan wakil menteri melalui reshuffle semata-mata demi kepentingan rakyat Indonesia yang harusnya semakin sejahtera dengan APBN yang sudah di atas Rp1400 triliun.
"Ya, semestinya kualitas pembanguan dan kesejahteraan meningkatMelalui Fraksi PDI Perjuangan di DPR, kami akan terus melakukan fungsi pengawasan secara ketat dan kritis," pungkas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Giliran Politisi Golkar Kritisi KPK
Redaktur : Tim Redaksi