JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DPR RI kembali merasa dilecehkan pemerintahSebab, delapan menteri lagi-lagi tidak hadir dalam rapat lanjutan membahas RUU BPJS, yang dijadwalkan Jumat (14/10)
BACA JUGA: Giliran Politisi Golkar Kritisi KPK
Tidak ada satu pun menteri yang datang untuk rapat yang sedianya digelar di ruang Komisi IX DPR RI itu
BACA JUGA: KPU Usul Dapil Diperbanyak
Pansus menuding itu merupakan tindakan semena-mena"Kita kecewa dengan kejadian ini
BACA JUGA: DPR Siap Pangkas Kewenangan Penyadapan KPK
Padahal kita menggelar rapat karena memegang janji Menkeu (Menteri Keuangan)Jelas saja, kami tak bisa terima (apalagi) membatalkan rapat hanya melalui telepon," kata Anggota Pansus BPJS, Rieke Diah Pitaloka, kepada pers, Jumat (14/10), di Jakarta.Anak buah Megawati Soekarnoputri itu menegaskan, para Menteri KIB II tersebut sudah sering membatalkan rapat secara mendadakRieke tambah kecewa mengingat pembahasan RUU BPJS ini, sudah hampir rampung.
Kekecewaan juga dirasakan Anggota Pansus BPJS dari Fraksi PPP, Okky AsokawatiDia mempertanyakan alasan delapan menteri itu mangkir.
Menurut dia, jika delapan menteri itu mengikuti perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang melarang agar pembantunya tidak mengambil kebijakan menjelang reshuffle, berarti anak buah SBY sudah salah tafsir"Keputusan Presiden itu kan tidak untuk pembahasan RUU dan RAPBNSeharusnya menteri tidak memakai alasan ini," sesal Okky.
Sementara itu, Ketua Pansus BPJS, Ahmad Nizar Sihab menjelaskan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida SAlisjahbana memberitahu tak bisa datang
Sedangkan Menkeu Agus Marto Wardojo, kata Nizar, memberitahu ketidakhadiran dengan cara mengirim suratMenkeu mengaku tengah berada di Paris, PerancisSedangkan Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, juga mengirim surat yang isinya tak bisa hadir dengan alasan tengah berada di Solo, Jawa Tengah.
"Patrialis (Akbar, Menkumham) alasannya berhalangan hadir(Tapi) tidak menyampaikan alasannya kenapaMungkin mereka menafsirkan (perintah SBY untuk tidak mengambil kebijakan strategis) begituPembahasan yang dilakukan ini terkait yang transformasi adalah strategis, sehingga menteri meminta ditunda," kata politisi Partai Demokrat, itu(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Demokrat Minta Teras Lantik Ujang-Bambang
Redaktur : Tim Redaksi