jpnn.com - JAKARTA - Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah bertekad untuk tak bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Alasannya, Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu memilih menjadi penyeimbang di parlemen bagi pemerintahan mendatang.
Namun, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi-JK tetap terus membujuk partai-partai anggota Kolisi Merah Putih agar tetap mendukung program-program yang ditawarkan pemerintahan baru nanti. Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah bahkan sangat mengharapkan adanya sikap legowo di antara partai-partai anggota Koalisi Merah Putih untuk mendukung program-program Jokowi-JK yang bermanfaat bagi rakyat.
BACA JUGA: Di Pilpres, Ahok Tidak Berjuang Untuk Prabowo
"Harapan saya, KMP dapat segera legowo kalah di pilpres, dan berjiwa besar memberikan kesempatan Jokowi-JK memimpin dengan baik, menjalankan program prorakyat seperti yang dijanjikan saat masa kampanye," kata Basarah di Jakarta, Rabu (10/9).
Basarah mengakui, kekuatan fraksi-fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih memang bisa menyulitkan Jokowi-JK dalam merealisasikan program-program yang dijanjikan saat kampanye lalu. Namun, sambung Basarah, jangan sampai kekuatan Koalisi Merah Putih yang dominan di parlemen justru dimanfaatkan untuk menghambat program-program untuk rakyat.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Banyak Diminati Pelamar CPNS
Basarah juga menyebut sikap politik fraksi-fraksi partai anggota Koalisi Merah Putih yang keukeuh menginginkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga merupakan imbas pilpres. Sikap tidak legowo itu pula yang disebut Basarah semakin menguatkan keinginan anggota Koalisi Merah Putih mengubah mekanisme pilkada dari secara langsung oleh rakyat menjadi di DPRD saja.
Politisi muda yang juga anggota DPR terpilih periode 2014-2019 itu menambahkan, perbedaan sikap politik di pilpres lalu semestinya sudah berakhir. Sebab, lanjutnya, justru kini yang jauuh lebih penting adalah kebersamaan untuk membangun Indonesia.
BACA JUGA: Polri Terus Telusuri Aset Abob
Basarah menegaskan, mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sama saja mencabut roh kedaulatan rakyat. Padahal, lanjut Sekretaris Fraksi PDIP di MPR RI itu, rakyat semakin matang dalam berdemokrasi.
“Karenanya menjadi ironis ketika dalam situasi dan kondisi di mana rakyat semakin menunjukkan kematangan dalam demokrasi, justru sekelompok elite politik di DPR berusaha membunuhnya," tandasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sukses Daftar tak Bisa Ikut Tes CPNS, Ini Penyebabnya
Redaktur : Tim Redaksi