jpnn.com, JAKARTA - DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mengungkap alasan penyebab enggan mendukung Akhyar Nasution di Pilwakot Medan 2020.
Salah satunya, PDIP mencatat bahwa Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan pada 2020 sebesar Rp 4,7 miliar.
BACA JUGA: Demokrat Sindir Pencalonan Gibran, Kader PDIP: Apa Perlu Dibuka Jejak Digital Pak SBY?
"Menjadi pertimbangan penting mengapa Partai tidak mencalonkan yang bersangkutan. Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke Partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan partai," kata PLT Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat dalam keterangan yang diterima, Sabtu (25/7).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa berpartai, sama juga bernegara, dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik.
BACA JUGA: Peringatan Keras PDIP untuk Pilwakot Medan, Hasto: Yang Tidak Taat, Silakan Keluar!
Karena itu, kader PDIP harus disiplin, bahkan pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik.
Sementara, langkah pragmatis yang dilakukan Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader.
BACA JUGA: Pamit dari Diskusi PDIP, Gibran Jalani Swab Test
"Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Yang bersangkutan masuk pada ketegori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain," jelas Djarot.
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kadersasi PDKP ini mengatakan, pihaknya pun melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah.
Mereka yang memiliki persoalan hukum, tidak akan pernah dicalonkan PDIP.
"PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjemaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho, yang melebar ke mana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldon dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain," kata dia.
Djarot menekankan bahwa Medan sebagai salah satu sentral perekonomian di Sumatera. Menurut dia, pertimbangan harapan rakyat menjadi landasan keputusan partai.
"PDI Perjuangan juga membangun dialog dengan partai koalisi pendukung Pak Jokowi. Masuknya Akhyar dengan dukungan dari Demokrat dan kemungkinan dari PKS semakin menunjukkan arah kebenaran koalisi pada Pileg 2024 yang akan datang," kata dia. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga