Peringatan Keras PDIP untuk Pilwakot Medan, Hasto: Yang Tidak Taat, Silakan Keluar!

Kamis, 23 Juli 2020 – 06:29 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta setiap kadernya untuk taat kepada keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait Pilkada Serentak 2020, termasuk Pilwakot Medan.

Hasto menilai setiap kader wajib mengikuti aturan partai, termasuk dalam kebijakan terkait rekomendasi calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020.

BACA JUGA: Mendadak Bu Mega Menangis saat Telekonferensi

Bagi yang tidak bisa berdisiplin mengikuti aturan tersebut, diperbolehkan keluar dari partai.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi kasus Pilwakot Medan di mana kader PDIP itu yang juga petahana, Akhyar Nasution, digadang-gadang maju dari PKS dan Partai Demokrat.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: SBY Lebih Baik dari Jokowi, Sakit Hati Achmad Purnomo pada Gibran, Prediksi Pak JK

Sementara PDIP sendiri, walau belum diumumkan resmi, sudah mengarahkan dukungan kepada Bobby Nasution.

"Jadi pertama bahwa seluruh kader partai itu punya disiplin terhadap aturan main, regulasi, dan juga kami jalankan demokrasi yang dipimpin oleh ideologi. Ketika Ibu Ketua Umum telah mengambil keputusan terhadap calon kepala daerah, maka disiplin yang diterapkan di PDIP," kata Hasto dalam konferensi pers setelah meresmikan 20 kantor partai, Rabu (22/7).

BACA JUGA: Siapakah Calon PDIP di Pilwako Medan?

Hasto menegaskan, PDIP sangat memegang teguh hierarki partai. Hal itu menjadi kultur demokrasi yang dibangun di PDIP. Semua kader PDIP wajib taat asas.

"Yang tidak taat kami persilakan untuk keluar," tegasnya.

Hasto mengatakan, di dalam mempertimbangkan bakal calon kepala daerah, PDIP melihat banyak aspek.

PDIP tidak hanya mempertimbangkan faktor elektoral, tetapi juga bagaimana proses menjadi pemimpin.

Proses itu termasuk berproses dari suara arus bawah, dilanjutkan tahapan-tahapan penyaringan seperti psikotes hingga pembobotan politik.

"Tetapi juga ada kepentingan strategis baik bersifat nasional maupun juga di dalam kerja sama antarparpol," tambah Hasto.

Prinsip ketiga, lanjut Hasto, sebagai parpol yang terus membangun kemampuan berorganisasi demi membangun pemerintahan yang baik dan bersih, maka PDIP memastikan aspek-aspek hukum.

PDIP tidak pernah mencalonkan bakal calon yang punya persoalan hukum. "Itu jadi komitmen partai," imbuhnya.

Keempat, PDIP berkomitmen juga bahwa melalui sekolah partai, semua calon yang mendapatkan rekomendasi akan dididik serta disiapkan dengan aspek-aspek strategis berbasis gotong royong, pemahaman terhadap pembumian ideologi Pancasila, hingga belajar best practice dari kepala daerah yang berhasil.

"Alhamdulillah, kepala-kepala daerah yang mampu mengambil langkah terobosan dan dinyatakan berhasil oleh rakyat itu sebagian besar berasal dari PDI Perjuangan. Kami mengucapkan terimakasih atas kerja sama yang ditunjukkan sehingga melalui langkah-langkah sistemik itu, kepemimpinan kader PDI Perjuangan banyak diterima oleh masyarakat," pungkasnya. (tan/jpnn)


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler