jpnn.com - JAKARTA - Steering Committe Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan sudah menetapkan sejumlah kriteria calon presiden yang akan diusung di pilpres 2014. Salah satu kriterianya adalah harus berasal dari suku Jawa.
"Kalau untuk kepemimpinan nasional yang tidak bisa dibantah kan musti Jawa, Islam. Ini bukan diskriminatif, tapi yang berkembang di masyarakat seperti itu," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi, Kamis (5/9).
BACA JUGA: KPK Diminta Segera Selesaikan Kasus Hambalang
Selain itu, menurut Djarto, capres yang diusung PDIP harus memahami betul ideologi Pancasila sehingga kebijakan yang dikeluarkannya berpihak kepada rakyat.
Capres PDIP juga harus bisa menjaga multikulturalisme, keutuhan NKRI, membuat Indonesia lebih berdaulat di bidang pangan, dan bidang ekonomi.
BACA JUGA: Lambat Tangani Korupsi, Kompolnas Panggil Kabareskrim
Dengan begitu, lanjut Djarot, capres yang diusung PDIP bisa menguasai persoalan yang mendesak untuk diselesaikan, termasuk bagaimana Indonesia di percaturan dunia. Selain itu, capres PDIP harus mempunyai pengalaman mengelola masyarakat dan negara.
"Kami juga melihat bagaimana dia memperhatikan, suara dan harapan masyarakat. Track record yang jelas," katanya.
BACA JUGA: Hakim Agung Tegaskan Djodi Bukan Pegawai MA
Lalu apakah peluang Jokowi terbuka menjadi capres? Djarot menyatakan, semua memiliki peluang termasuk Jokowi. "Pak Jokowi kan kader internal," katanya.
Djarot menjelaskan, kader PDIP di daerah bisa memberikan rekomendasi saat Rakernas. Rekomendasi itu bentuknya bisa dalam banyak hal, tidak hanya terbatas mengenai pencapresan. "Tapi juga bagaimana memenangkan suara dan kesiapan mesin partai," katanya.
Sementara itu, Politisi PDIP Pramono Anung mengatakan, kader PDIP di daerah dan cabang memiliki kewenangan untuk mengusulkan nama capres. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Dalam kongres memutuskan memberikan kewenangan kepada ibu ketum untuk mengambil keputusan," kata Pramono. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Dukung KPU Batasi Alat Peraga Kampanye
Redaktur : Tim Redaksi