jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan memerintahkan kepala daerah dari partainya untuk mengatasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 ini.
PDIP juga berupaya membantu masyarakat dalam mengatasi masalah bencana alam seperti banjir dan longsor.
BACA JUGA: Peringati Maulid Nabi, Baitul Muslimin PDIP Doakan Rakyat Bersatu Hadapi Covid-19
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, salah satu program yang dilakukan ialah gerakan menanam pohon.
Menurutnya, Proklamator RI Bung Karno juga mengutamakan kedaulatan pangan karena menyangkut hidup matinya sebuah negeri.
BACA JUGA: Hasto Harap Kantor PDIP Yogyakarta Jadi Rumah Rakyat dan Tempat Budaya
Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi virtual dengan tema Gerakan Menanam dan Politik Anggaran: Kebijakan Terobosan Investasi, Sabtu (31/10).
"Kami membahas hal yang tampaknya sederhana, membahas tentang bagaimana menanam, bagaimana menyediakan apotek hidup, bagaimana menggunakan setiap jengkal lahan tanah, tanaman yang produktif, bagaimana menggunakan teknologi dan ilmu terapan untuk meningkatkan produksi pangan," kata Hasto.
BACA JUGA: Survei Y-Publica: Elektabilitas Gerindra Mentok, PDIP dan PSI Luar Biasa
Dia mengatkan, pandemi ini telah menghantam dunia sehingga setiap negara menjaga ketersediaan pangannya.
"Sangat fundamental bagi keselamatan bangsa dan negara terkait dengan kecukupan pangan. Jangan abaikan persoalan lingkungan hidup," tutur Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan Tri Rismaharini mengatakan, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak negara menahan hasil pangannya untuk tidak diekspor. Karena itu, Indonesia harus berdikari dalam urusan pangan.
Risma menjelaskan, selama menjadi Wali Kota Surabaya, sudah menerapkan urban farming, mengajarkan masyarakat untuk membuat kelompok tani dan menggembangkan pertanian di perkotaan.
Karena itu, pihaknya mencoba untuk mengolah tanah dan pemilihan benih, serta melakukan pendampingan.
Menurut dia, sejauh ini sudah ada sembilan kampung yang bergerak dan memperoleh hasil.
"Kami enggak pernah bayangkan mereka menanam padi dengan cara hidroponik. Dan sekarang lahan di Surabaya ditanami," ungkap Risma.
Inspektur Jenderal Kemendagri Arsan Latif mengatakan, pemimpin daerah harus bisa melihat apa kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Karena itu, harus berimprovisasi terhadap kebijakan pusat.
"Silakan APBD berbuat masyarakat, sepanjang target dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," tutur Latif. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga