jpnn.com, SURABAYA - PDI Perjuangan mengecam keras temuan dugaan politik uang di Pilkada Jatim, dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan, Jawa Timur.
Seorang pendamping PKH di Lamongan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), karena menyisipkan pesan pada warga untuk memilih pasangan calon nomor satu dalam Pilkada Jatim.
BACA JUGA: Pesan Bu Mega: Berpolitik Harus Mengedepankan Peradaban
“Itu modus. Politik uang dengan memakai anggaran negara. Penyelenggara Pemilu dan penegak hukum harus menindak tegas dugaan pelanggaran itu. Jangan dibiarkan menguap,” kata Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari Bisoawarno, di Surabaya, Rabu (25/4).
Warga yang melaporkan itu bernama Kotamin. Dalam laporan ke Panwaslu Lamongan, peristiwa itu terjadi di Desa Kendal Kemlagi. Seorang pendamping menyerahkan kartu PKH yang besarnya seperti kartu ATM.
BACA JUGA: Pemanfaatan SARA untuk Politik Merusak Demokrasi Indonesia
Saat penyerahan itu, pendamping menyertakan stiker bergambar pasangan calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, nomor 1. Atas peristiwa itu, warga melaporkan ke Kantor Panwaslu Lamongan, Jalan Sunan Drajat, Rabu siang tadi.
PDIP, kata Untari, merasa perlu merespons kejadian itu karena menilai, PKH yang menjadi program pemerintahan Jokowi mestinya tidak patut dikotori oleh kepentingan partisan untuk Pilkada Jawa Timur 2018.
BACA JUGA: Puti Soekarno Tanda Tangani Kontrak Politik Demi GTT dan PTT
“Kenapa harus menunggangi PKH? Apakah tidak cukup percaya diri untuk membangun dukungan rakyat Jawa Timur? Bukankah PKH dibiayai APBN, uang pemerintah?” kata Untari.
Khofifah adalah mantan menteri sosial yang sebelumnya menangani penyaluran PKH. Penggantinya adalah Idrus Marham, petinggi Partai Golkar yang tak lain adalah pendukung Khofifah di Pilkada Jatim.
PDIP sendiri tergabung dalam koalisi PKB, Gerindra dan PKS, sebagai gabungan parpol pengusung calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno, nomor dua.
“Kejadian di Lamongan telah mengonfirmasi isu santer di masyarakat, bahwa PKH dipakai ajang kampanye dan penggalangan suara dalam Pilkada Jawa Timur. Sepertinya telah terstruktur, massif dan sistematis,” kata Untari, yang juga Sekretaris Tim Kampanye Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno.
Karena itu, PDIP meminta seluruh masyarakat Jawa Timur untuk memonitor dan mengontrol distribusi penerima program PKH. Jika mendapatkan temuan seperti di Lamongan, masyarakat jangan ragu melaporkan ke kantor-kantor Panwaslu. “Kami yakin, kejadian itu bukan satu-satunya. Masyarakat harus mengawasi dan mengontrol. Jangan sampai disalahgunakan. Biarkan proses demokrasi di Pilkada berjalan bersih,” kata Untari.
PDIP merasa prihatin dengan penyelewengan PKH karena penerima program itu berasal dari keluarga tidak mampu. Karena latar belakang kemiskinan itulah, maka pemerintah merasa perlu membuat intervensi kebijakan.
“Saya prihatin, kondisi kemiskinan di masyarakat ternyata ditunggangi untuk kepentingan mencari suara dukungan untuk Pilkada Jawa Timur. Jadi ada pihak yang memainkan politik kotor dengan memanfaatkan PKH,” pungkas Untari. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulhasan Ajak Kader PAN Pilih Pemimpin Amanah, Dia Adalah..
Redaktur : Tim Redaksi