Pemanfaatan SARA untuk Politik Merusak Demokrasi Indonesia

Selasa, 24 April 2018 – 21:59 WIB
Focus group discussion (FGD) bertema 'Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pileg, Pilpres 2019 Secara Demokratis oleh KPU' di DPP PDIP, Selasa (24/4). Foto: istimewa for JPG

jpnn.com, JAKARTA - Sosilog dari Universitas Indonesia Tamrin Tomagola menilai praktik politik belakangan ini terlihat tak beradab. Guru besar sosiologi itu mengatakan, ketidakberadaban dalam praktik politik akhir-akhir ini terlihat dari penggunaan isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

Thamrin menyampaikan hal itu dalam focus group discussion (FGD) bertema Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pileg, Pilpres 2019 Secara Demokratis oleh Komisi Pemilihan Umum yang digelar DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/4). "Keadaan demokrasi dan politik hari ini memang sangat menyakitkan, isu SARA dimanfaatkan dan dibawa-bawa ke politik," ujarnya.

BACA JUGA: Hasto Kristiyanto Ingatkan Sejarah 27 Juli 1996

Thamrin menambahkan, praktik politik seperti itu sebenarnya telah mengancam demokrasi. Menurutnya, harus ada upaya untuk mencegahnya.

"Harus dicegah. Jangan sampai politik tidak berkeadaban terjadi terus," tuturnya.

BACA JUGA: Hasto Tegaskan Setiap Kantor PDIP Harus Jadi Rumah Rakyat

Mantan komisioner KPU Chusnul Mariyah yang juga menjadi pembicara dalam FGD itu mengatakan, demokrasi memang kompetisi. Namun, dosen ilmu politik di UI itu mengharapkan dalam kompetisi tidak ada kekerasan.

"Demokrasi itu tidak boleh ada kekerasan atau kudeta. Dia harus kompetitif," jelas Chisnul.

BACA JUGA: Sepertinya PDIP Bakal Sodorkan Kader Sendiri Dampingi Jokowi

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, berpolitik harus selalu menjunjung peradaban. Karena itu, pemilu sebagai alat mencari dan menentukan pemimpin harus mengedepankan persatuan bangsa.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Persoalan dengan identitas kebudayaan kita sebagai orang timur, persoalan terkait dengan tradisi bahwa berpolitik itu membangun peradaban, itu tidak boleh hilang hanya gara-gara persoalan kekuasaan itu," jelas Hasto.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, kualitas demokrasi sangat menentukan karakter bangsa. Karena itu dalam berdemokrasi harus membangun watak pemerintahan di tingkat mana pun dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan membangun rasa persaudaraan dunia.

"Kalau kita mundur, hanya (berorientasi) kekuasaan, lalu hilanglah peradaban politik kita sebagai bangsa yang besar, maka tidak ada gunanya demokrasi. Itu pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri," tutur Hasto mengutip wejangan dari ketua umumnya di PDIP.(jpg/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Elite PDIP Umbar Tangis di Era SBY, Sekarang?


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler