JAKARTA - Tak mudah bagi Sri Mulyani menjadi capresSetelah namanya mengapung, menyusul diluncurkannya website pribadi berslogan I"ll Be Back, kini mulai muncul gesekan
BACA JUGA: Besok, Rusli Kukuhkan Pengurus SOKSI
Komentar negatif datang dari PDIPSikap berjarak PDIP itu tak hanya berkaitan dengan kasus Century yang melibatkan mantan menteri keuangan tersebut
BACA JUGA: KPK Siap Awasi Proyek Gedung DPR
PDIP juga mempersoalkan aliran ideologi Sri Mulyani, yang dituding sudah sangat liberalBACA JUGA: Hatta Tak Anggap SMI Pesaing di Pilpres
Dia menyebut Sri Mulyani sebagai sosok yang sangat propasar dan membawa spirit individualismeBila sampai dipimpin Sri Mulyani, Bambang khawatir negara hanya dimanfaatkan sebagai regulator untuk memfasilitasi visi liberalisme tersebut.
"Sebagai pribadi, dia menarikTapi, pikirannya jelas tidak akan paralel dengan Pancasila," kritik Bambang yang juga sekretaris Fraksi PDIP di DPR itu.
Dia menambahkan, Sri Mulyani pun bukan pribadi yang berdaulatBambang mencontohkan, begitu tersandung kasus Century, Sri Mulyani langsung ditarik IMF tanpa melamarSejak 1 Juni 2010, perempuan kelahiran Lampung, 26 Agustus 1962, itu memang resmi menjabat managing director IMF (Bank Dunia) di Washington.
"Sri Mulyani mengakui sendiri ituDia tidak bisa berbuat apa-apaJadi, apa opini kita atas fakta tersebut?" pancing dia.
Bambang menegaskan, sikap Sri Mulyani tidak bisa dilepaskan dari IMF"Kesimpulan sederhananya, SMI (Sri Mulyani, Red) agen IMFMasak, kita tega menyerahkan kepemimpinan negara kepada orang yang tidak punya daulat terhadap diri sendiri? Yang benar saja," ucap dia.
Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq bersikap sebaliknyaDia tidak terlalu mempersoalkan pencalonan Sri Mulyani sebagai presidenDia malah mendorong doktor ekonomi lulusan University of Illinois, AS, itu, segera bergabung dengan partai politik"Bagus, ada yang mulai ambil ancang-ancang untuk maju sebagai capresKalau mau serius, saya sarankan mulai sekarang bergabung dengan salah satu parpolAda banyak parpol, tinggal pilih," papar mantan wakil ketua pansus angket Century yang kini didapuk fraksinya menjadi ketua Komisi I DPR itu.
Menurut dia, dalam kasus Century, sebenarnya banyak pihak yang yakin bahwa Sri Mulyani secara pribadi tidak korupsi, tidak menerima suap, dan tidak melakukan hal-hal tercelaMeski begitu, dalam posisi sebagai pejabat politik, bisa jadi Sri Mulyani mengambil kebijakan yang koruptif atau menguntungkan pihak-pihak tertentu"Itu yang dipersoalkan," ujar dia.
Karena itu, dia menegaskan, sepanjang proses hukum belum final, tidak boleh ada hak politik warga negara yang dibelenggu"Kalau proses hukum di KPK menyatakan bersalah, ada konsekuensi hukumDi situ, kita baru bisa menilai," terang dia(pri/c11tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Pasang Target Tiga Besar
Redaktur : Tim Redaksi