jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan usul mengubah jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun untuk dua periode jabatan bisa meningkatkan kualitas pemerintahan.
"Kualitas pemerintahan bisa ditingkatkan dan stabilitas politik pun meningkat," ujar Hasto melalui layanan pesan, Jumat (27/1).
BACA JUGA: Lebih Baik Jangan Ada Pilkades, Kepala Desa Angkat Saja dari ASN
Namun, kata dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu, PDIP menyarankan adanya Sekolah Kepemimpinan Kepala Desa apabila usulan masa jabatan itu dikabulkan.
"Jadi, sebagai konsekuensi periodisasi sembilan tahun, PDI Perjuangan menetapkan adanya syarat penting bagi peningkatan kualitas kepala desa, yakni pentingnya Sekolah Kepemimpinan Kepala Desa," kata Hasto.
BACA JUGA: Politikus PPP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Angkat Saja dari ASN!
Sebab, kata dia, sekolah itu bisa menjadi bagian dari fungsi Kemendagri dengan mengoptimalkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) guna menggembleng kepala desa terpilih.
Utamanya, kata Hasto, sekolah menjadi tempat penggemblengan tentang tata cara pemerintahan yang mendorong kemajuan desa dalam seluruh aspek kehidupan.
BACA JUGA: Masa Jabatan Kades Jangan Menghambat Demokratisasi
"PDI Perjuangan percaya bahwa desa maju, Indonesia kuat dan berdaulat sebagaimana menjadi Tema Rakernas Partai pada tahun 2021 yang lalu," katanya.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa menggelar aksi di depan Kompleks MPR/DPR beberapa waktu lalu guna menuntut perpanjangan masa jabatan dari sebelumnya enam menjadi sembilan tahun dalam satu periode.
Mereka pun meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tangani Kemiskinan Ekstrem, Ganjar Ajak Kades Lakukan Hal ini, Waktunya Hanya Seminggu
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan