jpnn.com - JAKARTA - Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR menolak bersubsidi di saat harga minyak dunia dilaporkan sedang turun ke level terendah. Bahkan mereka berencana serius untuk mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo.
Terhadap rencana interpelasi dari KMP itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin menegaskan kalau fraksinya tidak akan
mempermasalahkan apa yang akan dilakukan fraksi-fraksi di KMP.
BACA JUGA: Politikus PPP Sambut Baik Jaksa Agung Prasetyo
Menurutnya, hak bertanya dari dewan kepada presidennya, lantas ditingkatkan menjadi interpelasi adalah sesuatu yang wajar sebagai hak
konstitusional setiap anggota dewan.
Namun ditegaskannya, pihaknya bukan dalam posisi dukung atau tidak mendukung hak interpelasi itu. Namun lebih kepada menghargai hak konstitusional sebagai anggota dewan. Kendati begitu, dirinya sebagai kader partai pengusung utama Jokowi-JK, menurutnya sikap fraksinya (PDIP) akan memberikan masukan dan penjelasan kepada anggota DPR yang ingin mengajukan hak interpelasi itu.
BACA JUGA: Pejabat Universitas Akan Dites Urine
Tetapi jika penjelasan itu tidak diterima sesama politisi di parlemen Senayan, ia pun tak keberatan dengan rencana pengajuan interpelasi tersebut. Ia pun justru meminta pemerintahan Jokowi-JK memenuhi keinginan DPR yang akan mengajukan hak interpelasi.
”Jadi kalau soal hak bertanya, lalu ditingkatkan menjadi interpelasi itu adalah hal lumrah. Itu adalah hak anggota DPR baik perorangan
maupun kelompok. Jadi dimohon dengan hormat pemerintah menjelaskannya saja, gak ada masalah. Bahkan saya sudah mendengar kalau Pak Wapres Jusuf Kalla sudah siap menjelaskannya di (parlemen) apabila terjadi interpelasi,” lontar Hasanuddin kalem di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/11).
BACA JUGA: Ical Dinilai Tabrak Konstitusi Partai
Menanggapi pernyataan yang menyebutkan, bahwa pemerintahan Jokowi hanya bisa bertahan dua tahun, TB menilai itu hanyalah sebuah dinamika politik yang terjadi. ”Terus terang, saya bukannya suuzon (curiga). Karena saya masih ingat ketika tahun 2004 lalu Partai Demokrat menang, ketika itu juga banyak yang kecewa dan ada yang memprediksi kalau Presiden SBY hanya bertahan dua tahun, namun hal itu tidak terbukti,” pungkas Ketua DPP PDIP ini.
Hal senada disampaikan politikus PDIP di Senayan yang disinyalir gagal menjadi menteri, Maruarar Sirait alias Ara. Menurutnya, rencana
interpelasi dari para politisi KPM masih sebatas wacana. Alasannya, selama belum menjadi sikap resmi DPR maka hal tersebut belum pasti.
”Selama belum resmi menjadi sikap dewan, itu semua belum pasti,” tukas Ara di Gedung DPR RI.
Meski begitu, kalau memang nantinya dilakukan interpelasi, maka ditegaskan Ara bahwa Presiden Jokowi tidak akan menentangnya. Ia pun memastikan, interpelasi tidak akan berlanjut menjadi persoalan serius.
”Pak Jokowi dan legislator punya hubungan dekat. Jadi gak masalah (interpelasi) itu. Namun yang jelas hingga sekarang hak interpelasi belum resmi diajukan dewan,” pungkas Ara yang juga Ketua DPP PDIP ini. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendagri Bakal Pecat Pegawai Tersangkut Korupsi E-KTP
Redaktur : Tim Redaksi