jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak ingin tax amnesty atau pengampunan pajak menjadi karpet merah bagi para koruptor.
Ini disampaikan Hasto, menjawab JPNN terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang tax amnesty yang diusulkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke DPR. Namun, belum semua fraksi sepakat dengan RUU tersebut.
BACA JUGA: BCA Berbagi Pengalaman The Future of Banking di Social Media Week 2016
"Terkait tax amnesty tentu saja ada sebuah proses yang dilakukan di parlemen. Kami tidak ingin tax amnesty menjadi karpet merah bagi koruptor, kami ingin tax amnesty tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan," kata Hasto usai menghadiri Mukernas Bamusi di Jakarta, Sabtu (27/2) malam.
Dia menyebutkan, prinsip-prinsip keadilan juga harus ada di dalam pajak. Apalagi, pajak bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di samping sebagai tanggung jawab kewajiban warga negara. Karenanya, PDIP mendorong seluruh kader punya NPWP dan taat bayar pajak.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR: Ayo ke Tempat Ibadah, Jauhi Narkoba dan LGBT
Terkait kebijakan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri terhadap RUU Tax Amnesty, Hasto menjawab diplomatis, bahwa pihaknya masih akan berdialog untuk memberikan masukan terhadap RUU tersebut.
"Kami akan berdialog, berikan sauatu warna seandainya tax amnesty akan dilakukan. Tentu saja ini sekali lagi bukan menjadi karpet merah bagi koruptor, tax amnesty harus menjadi instrumen yang berkeadilan bagi tanggung jawab setiap warga negara untuk membayar pajak," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Bamusi Kecam Anarkisme yang Membawa Simbol Agama
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Pandangan Senator Soal Desain Besar Penataan Daerah
Redaktur : Tim Redaksi