jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengharapkan ekonomi hijau Indonesia tidak meniru gaya barat. Hasto mengatakan konsepsi Green dan Blue Economy secara paradigmatik lahir pada 1980-an sebagai respons kegagalan perekonomian dunia yang kapitalistik eksploitatif.
Menurut Hasto, para pendiri bangsa sudah memiliki gagasan tersendiri sejak awal merintis negara ini. Hasto menyebutkan Raden Djoeanda Kartawidjaja ketika dipercaya oleh Bung Karno menjadi Perdana Menteri, dia memilih membangun waduk-waduk pembangkit listrik tenaga air seperti Jatiluhur.
BACA JUGA: Catatan untuk Presiden Jokowi: Perlu Anggaran Khusus untuk Mewujudkan Ekonomi Hijau
"Mengintegrasikan hutan-hutan tidak boleh diberikan kepada swasta dan asing karena kesadaran dari Soekarno bahwa Indonesia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia bersama Brazil dan Kongo," kata Hasto saat memberikan Kuliah Umum berjudul Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Ekonomi Hijau dan Digital Menuju Indonesia Emas 2045 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur, Jumat (25/2).
Karena itu, Hasto menyayangkan apabila ada peneliti atau ahli menyampaikan konsep ekonomi hijau hanya berkiblat pada dunia barat. Hasto mengingatkan seluruh kekayaaan bangsa berada di wilayah laut.
BACA JUGA: Minta Pemerintah Serius Mewujudkan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau
Di sisi lain, lanjut Hasto, Pancasila serta kondisi geografis Indonesia juga telah mengarahkan negara untuk mengelola kepulauan terbesar di dunia ini.
"Pancasilalah dengan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945 dengan prinsip gotong royong musyawarah mufakat, menghasilkan suatu konsep tentang ekonomi kerakyatan yang egaliter. Tentang nilai-nilai yang inklusif sebagai suatu bentuk transformasi ekonomi hijau," jelas Hasto.
BACA JUGA: Melalui Galeri Kostratani, BPP Cimaung Pamer ‘Emas Hijau’ Bernilai Ekonomi Tinggi
Pria asal Yogyakarta ini menjelaskan Bung Karno sudah mencanangkan tentang ekonomi hijau ini tidak terlepas dari tata ruang. Ada tujuan strategis bahwa Kalimantan menjadi Ibu Kota Negara dan sebagai kekuatan angkatan udara Indonesia. Kemudian, Indonesia Timur sebagai suatu pusat dari kekuatan maritim Indonesia.
Lalu, Sumatera sebagai pusat perkebunan, Jawa-Bali sebagai pusat riset dan lumbung pangan, Bandung sebagai pusat pertahanan militer darat, dan Sulawesi juga sebagai lumbung pangan.
"Jangan menggunakan lahan subur untuk kebutuhan industri. Itu politik tata ruang, itu Green Economy di dalam kebijakan tata ruang," kata Hasto.
Menurutnya, konsep ini telah diadopsi Presiden Jokowi, yakni Indonesiasentris.
"Yang terpenting bukanlah mendorong kemajuan berdasarkan eksploitasi alam, tetapi bagaimana menggunakan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah apa yang kita punya," ujar Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Prof. Rokhmin Dahuri menilai maritim Indonesia masih sangat luas untuk digarap pengembangannya. Rokhmin mendorong pengelolaan maratim lewat sains dan teknologi sehingga bisa menyerap 45 juta orang untuk bekerja.
"Nilai ekonominya bagus sekali, sekitar USD 1,4 triliun per tahun, artinya hampir tujuh kali lipat dari APBN kita," ucap Rokhmin.
Dalam acara itu, turut hadir Rektor Unesa Prof. Dr. Nurhasan dan sejumlah kepala daerah wilayah Jawa Timur termasuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (tan/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Fathan Sinaga