PDIP Tolak Kenaikan BPIH

JAKARTA -Fraksi PDIP menolak rencana pemerintah untuk menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari biaya pada tahun 2009 sebesar US$3.444 menjadi US$3.577 pada tahun iniPenolakan itu disampaikan kelompok Fraski PDIP di Komisi VIII dengan argumen kenaikan itu bertentangan dengan komitmen pemerintah yang hemat dan berkualitas

BACA JUGA: Sri Mulyani Masih Bisa Dicari

“Jika pemerintah mempunyai komitmen keberpihakan kepada rakyat, sebenarnya pemerintah masih bisa menurunkan BPIH dengan menurunkan komponen direct cost,” ujar politisi PDI Perjuangan Said Abdullah kepada pers di Gedung DPR, Rabu (5/5).

Menurut Said, idealnya BPIH untuk tahun ini sama dengan tahun 2009 atau sebesar US$3.444 mengingat masih banyaknya komponen biaya yang bisa dikurangiMenurut dia, selain komponen direct cost seperti biaya penerbangan dan biaya pemondokkan jemaah calon haji juga bisa ditekan karena selama ini sudah tergolong mahal.

Fraksi PDIP menanggapi kebijakan kementerian agama dengan menaikkan setoran awal jamaah haji dari Rp20 juta menjadi Rp 25 juta untuk memperpendek masa tunggu atau antrian berhaji adalah kebijakan ngawur dan salah kaprah

BACA JUGA: Pembentukan DOB Harus Dilakukan Selektif

“Dengan pemberlakuan ketentuan ini maka rekening tabungan haji yang atas nama Menteri Agama semakin menggelembungJika kebijakan lama setoral awal Rp 20 sudah terkumpul 24 trilyun

BACA JUGA: Sri Mulyani Kembali ke Komunitasnya

Bisa dibayangkan kalau sekarang setoran awal Rp 25 juta maka uang setoran jamaah meningkat jadi Rp 30 trilyunTerkesan pemerintah hanya ingin mengejar memperbesar bunga tabungan setoran awal jamaah haji,” ucap Said.


Selain menolak kenaikan BPIH, Said juga menekankan perlu perbaikan penyelenggaraan haji dengan mempercepat audit penyelenggaraan ibadah hajiDengan adanya hasil audit tersebut, ujarnya, pemerintah akan bisa memperbaiki kinerjanya melalui sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Audit ini bisa dilakukan oleh lembaga yang independen atau perusahaan akuntan publik,” ujar Said didampingi sejumlah anggota Komisi VIII DPR dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut termasuk Adang RuchiatnaHanya saja Said tidak merinci seperti apa pertanggungjawaban audit tersebut nantinya.

Dari sisi standar pelayanan pelaksanaan ibadah haji, lebih jauh Fraksi PDIP dalam pernyataan tertulisnya mendesak agar Kementerian Agama mempercepat proses sertifikasi ISO 9001-2000Selama ini pemerintah menerapkan standar pelayanan internasional ISO 9001 sejak 2009.

Pada bagian lain Fraksi PDIP juga mendukung dan mendorong agar Panitia Kerja (Panja) BPIH bekerja secara serius mencari solusi bagi biaya haji yang relative murah, hemat dan berkualitas“Ini dapat dilakukan bila pemerintah punya komitmen kuat untuk memperhatikan kondisi objktif ekonomi masyarakat dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.(aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sri Hijrah ke Washington Diduga Rekayasa