jpnn.com - JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR yang dipimpin politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka telah menyerahkan rekomendasi hasil kerjanya ke Presiden Joko Widodo. PDIP pun meyakini presiden yang beken disapa dengan nama Jokowi itu akan melaksanakan rekomendasi Pansus Pelindo.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Jokowi tentu patuh pada konstitusi. Hanya saja, kaya Hasto, presiden yang juga kader PDIP itu tentu perlu mempelajari rekomendasi Pansus Pelindo terlebih dulu.
BACA JUGA: Hakim Parlas Nababan Di-bully, Ketua PN Palembang Bilang...
"Presiden perlu waktu mempelajari rekomendasi tersebut. Sebagai presiden yang taat konstitusi, kami yakini presiden akan memperhatikan rekomendasi Pansus Pelindo," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (4/1).
Menurutnya, Presiden Jokowi memang harus melaksanakan rekomendasi Pansus Pelindo. Sebab, pansus bentukan DPR itu telah menemukan pelanggaran atas undang-undang terkait perpanjangan kontrak bagi perusahaan asing, Hutchison Port Holdings (HPH) untuk mengelola Jakarta International Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok.
BACA JUGA: Ha ha...Hakim Parlas Nababan Ngaku tak Melihat Meme Dirinya
Pansus bahkan menemukan adanya kerugian negara akibat keputusan RJ Lino selaku direktur utama Pelindo II yang telah memperpanjang kontrak untuk HPH di JICT. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung karena mencapai Rp 29 triliun.
Lantas bagaimana jika Jokowi tak menggubris rekomendasi pansus? "Kira berpikir positif saja. Kami yakini Jokowi punya komitmen yang kuat melaksanakan undang-undang dan menjalankan rekomendasi DPR," tegasnya.
BACA JUGA: KPK dan Polri Nilai Dana Bansos Paling Rentan Dikorupsi
Ditanya soal salah satu butir rekomendasi pansus tentang pencopotan Rini Soemarno dari posisi menteri BUMN, Hasto pun menyerahkan soal itu ke Jokowi. "Jokowi yang tentukan," tegasnya.(dna/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolda NTT Punya Alasan Kembalikan Miras Sitaan
Redaktur : Tim Redaksi