jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kecewa atas adanya pihak yang melaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (18/10).
Hasto meyakini, kedua pembantu Jokowi di Kabinet Kerja itu tidak melanggar aturan kampanye saat mengajak elite yang hadir berswafoto dalam acara IMF- World Bank di Bali.
BACA JUGA: Pak Luhut dan Bu Sri Mulyani Dilaporkan ke Bawaslu
"Kami lihat ada antusiasme, respect, kemudian memberikan tanda bagus ketika kita sebagai bangsa mampu menjalankan tugas dengan baik. Ada event internasional, investasi meningkat, kepercayaan publik meningkat, ini kan merupakan hal yang positif," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).
Menurut Hasto, tak ada pelanggaran pemilu yang dilakukan Luhut dan Sri Mulyani saat berbincang dengan Direktur IMF Christine Lagarde.
BACA JUGA: Sri Mulyani Menteri Keuangan Terbaik di Asia Timur Pasifik
(Baca: Pak Luhut dan Bu Sri Mulyani Dilaporkan ke Bawaslu)
Hasto melanjutkan, pemilu merupakan pertarungan untuk memperebutkan suara rakyat. "Yang penting itu kan rakyat. Berkompetisi di tengah rakyat," kata sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf ini.
BACA JUGA: Pemerintah Perkuat Investasi Pendidikan dan Kesehatan
Lebih lanjut kata Hasto, pihaknya juga dicurigai melanggar aturan pemilu karena iklan rekening di sejumlah media cetak. Padahal, kata Hasto, itu untuk memberikan nomor rekening bagi para pendukung Jokowi - Ma'ruf yang ingin menyumbangkan uangnya untuk membantu mendanai kampanye.
"Kalau nggak ada gambar Pak Jokowi, emangnya harus pake masker? Harus pakai tutup? Kan ini menunjukkan bahwa ini memang nomor rekening, kami ingin transparan, kami ingin terbuka, kami ingin mengundang partisipasi masyarakat, dan kami ingin diaudit," imbuhnya.
Dia juga menyindir Sandiaga Uno yang menjual saham perusahaannya untuk dana kampanye di Pilpres 2019. Sandiaga juga diduga melakukan mahar politik agar diusung oleh partai koalisinya.
"Kami tidak ingin belum-belum sudah beli saham hanya untuk menjadi capres, cawapres, membeli suara partai, kami enggak ingin seperti itu. Kami ingin segala sesuatunya terkait dengan dana itu transparan dan akuntable," pungkas dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra: Sri Mulyani Sudah Menyerah Selamatkan Rupiah
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga