jpnn.com, BALI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Timur Pasifik 2018 versi majalah Global Markets.
Anugerah Finance Minister of the Year, East Asia Pacific ini diberikan atas kiprah Bu Ani, panggilannya, mempertahankan reputasi keuangan Indonesia di tengah kondisi yang lebih menantang, saat kembali menjabat menkeu untuk kedua kalinya.
BACA JUGA: Pemerintah Perkuat Investasi Pendidikan dan Kesehatan
Di laman Instagram-nya, Sri Mulyani menjelaskan panjang lebar terkait penghargaan yang dia terima, yang juga mengutip Global Markets.
BACA JUGA: Gerindra: Sri Mulyani Sudah Menyerah Selamatkan Rupiah
Penghargaan ini diberikan di tengah pertemuan tahunan IMF-WBG Bali 2018. Global Markets adalah majalah berita terkemuka di bidang pasar ekonomi internasional yang 30 tahun terakhir telah menjadi salah satu acuan bagi para pelaku dan institusi di sektor ekonomi dan keuangan internasional.
BACA JUGA: Jangan Pertaruhkan Nasib Rakyat Karena Menteri
Menurut Global Markets, Sri Mulyani telah mengatasi dua persoalan, yaitu pengumpulan pajak dan penyerapan anggaran pemerintah. Pengumpulan pajak tahun lalu (2017) mencapai 91 persen dari target, sebuah lompatan dari pencapaian 83 persen pada dua tahun sebelumnya.
Ini dibantu oleh kebijakan amnesti pajak yang membantu membawa kekayaan Indonesia di luar negeri kembali ke tanah air. Sementara belanja pemerintah tumbuh sangat cepat dalam tiga tahun sejak 2017, mencapai 21,1 persen dari PDB. Sedangkan serapan APBN meningkat dari 73 persen pada tahun 2016 menjadi 97 persen pada tahun 2017, level tertinggi dalam enam tahun.
Bu Ani juga dianggap berperan untuk mengurangi kemiskinan. Tingkat kemiskinan turun 0,6 persen antara September 2016 hingga September 2017.
Seperti ditulis oleh Global Markets, Sri Mulyani mendapat tantangan terbesarnya saat datang kembali. Perekonomian Indonesia menawarkan potensi besar tetapi memberikan beban persoalan yang serius bagi Kementerian Keuangan. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Dapat Rp 34,5 Triliun untuk Infrastruktur
Redaktur & Reporter : Adek