jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak adil dalam menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Fahri Hamzah. Sebab, hukuman untuk Fahri hanya didasarkan pada eksploitasi atas berbagai pernyataannya yang kontroversial.
"Ada beberapa pernyataan Fahri yang kontroversial dan tidak didukung masyarakat seperti pembubaran KPK dan dukungannya pada Setya Novanto. Namun banyak juga sikap dan pernyataannya yang dipuji publik seperti dalam kasus Bank Century dan mafia BBM, serta pajak yang memberi manfaat politik bagi PKS," kata Syarif ketika dihubungi, Selasa (5/4).
BACA JUGA: Wakil Ketua DPR Ini Pernah Berselisih dengan Fahri
Lebih lanjut Syarif mengatakan, PKS adalah partai yang anomali. Pasalnya ketika PKS mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sikap dan pernyataan kritis Fahri justru tak berbuah sanksi.
PKS bahkan bisa selalu menyodorkan alasan dan justifikasi atas langkah Fahri yang kerap mengkritik SBY. "Di era SBY dikatakan sikap Fahri seperti itu adalah karena haknya sebagai anggota dan tidak bisa dilarang. Dulu ada alasan pembenaran buat Fahri,” lanjutnya.
BACA JUGA: KNKT Sudah Kantongi Black Box Batik Air dan Trans Nusa, Hasilnya??
Anehnya sikap politik PKS itu justru berbalik ketika kini menjadi oposisi. Sikap kritis Fahri justru berbuah sanksi. ”Anomali, ketika PKS tegas mengatakan sebagai oposisi, sikap Fahri yang kritis justru membuahkan saksi pemecatan," ujarnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Turun dari Mobil Tahanan Bang Uci Bilang...
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gus Coi Berbagi Kisah Duka ke Fahri Hamzah
Redaktur : Tim Redaksi