jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat mengatakan, pemecatan Fahri Hamzah membuat PKS berada dalam posisi sulit. Terutama, menyangkut keputusan posisi politik PKS terhadap pemerintah ke depan.
’’Buat PKS, situasi saat ini, simalakama,’’ ujarnya. Jika di kemudian hari PKS ternyata mengambil posisi bergabung ke pemerintahan, partai pemilik 40 kursi di parlemen itu harus bersiap-siap menghadapi hujatan.
BACA JUGA: Yakin Banyak Partai Pengin Gaet Fahri
Opini publik akan menyimpulkan bahwa pemecatan Fahri memang dilakukan karena ada pesanan dari pemerintah.
’’Kalau tidak bergabung (ke pemerintahan, Red), PKS bakal rugi dua kali,’’ nilainya. Selain tidak mendapat jatah menteri, lanjut dia, PKS harus kehilangan salah seorang kader potensial yang dikenal memiliki jaringan massa pemilih cukup kuat.
BACA JUGA: Pernah Hadapi Kasus Mirip Fahri, DPP PKS Menang
Syarif juga mempertanyakan anomali yang dilakukan PKS. Terutama, soal alasan pemecatan yang dikaitkan dengan sikap dan pernyataan Fahri yang menabrak garis partai.
Dia mengingatkan, sikap Fahri yang kerap berbeda juga muncul saat pemerintahan sebelumnya. Yaitu, ketika PKS masih menjadi anggota partai koalisi pemerintahan SBY. Ketika itu, Fahri kerap melontarkan pernyataan dan kritik keras kepada pemerintah.
BACA JUGA: Perlawanan Fahri Menyasar ke Tiga Pentolan PKS
Berbeda dengan saat ini yang notabene PKS justru berada di luar pemerintahan.
’’Di era SBY dikatakan sikap Fahri seperti itu (mengkritik, Red) karena haknya sebagai anggota DPR dan tidak bisa dilarang. Tapi, kini sikap Fahri yang sama justru dilarang. Sikap seperti ini tentu anomali,’’ tandas Syarief. (bay/dyn/c7/pri/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oh Kacian, tak Ada Kader PKS Bela Fahri Hamzah
Redaktur : Tim Redaksi