jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma mendukung keputusan Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin yang bertindak tegas pada oknum jaksa nakal.
Filep juga mendukung sikap ST Burhanuddin menindak anggotanya yang diduga menerima suap dari pengusaha tambang. Ada beberapa jaksa yang dihukum, salah satunya Direktur Ekonomi dan Keuangan Jamintel, Raimel Jesaja.
BACA JUGA: Jaksa segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pembangunan Laboratorium RSUD Rejang Lebong
"Selaku pimpinan Komite I DPD RI, kami mengapresiasi tentang langkah-langkah Jaksa Agung dalam penegakan hukum di lingkungan kejaksaan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (25/7).
Menurutnya, tindakan tegas itu patut ditiru lembaga penegak hukum lain, agar menindak jajarannya dengan baik.
BACA JUGA: Dua Penambang Ilegal di Pekanbaru yang Ditangkap Polda Riau Diserahkan ke Jaksa
"Di mana sebelum mengimplementasi penegakan hukum bagi publik, tentu terlebih dahulu mengawasi, melakukan pengawasan dan tindakan terhadap internal sendiri," kata Filep.
Filep juga mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus tambang ilegal (illegal mining) yang marak terjadi di sejumlah daerah.
Dia menyebut tambah ilegal kerap terjadi di tempat terbuka dan diketahui oleh lembaga-lembaga penegak hukum di daerah, tetapi kemudian lembaga-lembaga penegak hukum tidak bisa berbuat banyak.
"Ketika penegak hukum tidak bisa berbuat banyak berarti, kan, sejumlah persepsi atau pandangan itu dialamatkan kepada institusi penegak hukum, di mana mafia ini diduga melibatkan unsur-unsur penegak hukum di daerah bersama-sama dengan pelaku kejahatan illegal mining," tuturnya.
Senator asal Papua Barat ini pun mendorong Kejagung mengusut kasus tambang ilegal yang marak terjadi di "Bumi Cenderawasih". Jika hal tersebut dilakukan, Korps Adhyaksa diyakini bakal mendapatkan sentimen positif.
"Saya juga berharap Kejaksaan bisa berperan lebih tegas lagi, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam tetapi kemudian pengelolaannya dilakukan secara ilegal. Saya pikir, Papua akan menjadi barometer dalam penegakan hukum illegal mining. Saya pikir ini harus diusut penegak hukum, khususnya di Papua," tutup Filep.(mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi