jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Srihartati mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengusir nelayan pantai utara Kota Jakarta.
Sikap Ahok itu jelas berseberangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim.
BACA JUGA: Ketahuilah, Jumlah PNS Sudah Menyusut
"Ketika Jokowi menyatakan komitmennya membangun poros maritim, tapi Ahok mengusir nelayan dan menyatakan kalau ingin jadi nelayan jangan tinggal di Jakarta sebab Jakarta akan jadi kota jasa," kata Enny, dalam Dialektika Demokrasi "Sengkarut Reklamasi", di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (21/4).
Dijelaskan Enny, dalam konstitusi diamanatkan bahwa tugas negara adalah membangun untuk semua. "Berarti nelayan yang digusur itu mestinya juga menjadi subjek pembangunan," tegas dia.
Menurut dia, sebuah reklamasi maknanya mengembalikan fungsi pantai itu ke dalam ekosistemnya, bukan membuat ekosistem baru.
"Sementara Ahok mengajukan alasan reklamasi ditujukan agar Kota Jakarta punya nilai tambah ekonomi yang luar biasa dengan cara memberikan wilayah pantai kepada bisnis properti," ujarnya.
BACA JUGA: Panitera PN Jakpus Dijebloskan ke Rutan KPK
“Apa hanya properti yang bisa membuat nilai Jakarta bertambah?,” cetusnya
Kalau akan tetap melihat reklamasi dalam perspektif ekonomi, dia menyarankan sebaiknya kawasan pantai utara Jakarta dipersiapkan untuk sandar kapal-kapal persiar kelas dunia.
"Jadi untuk menambah nilai ekonomi Kota Jakarta tidak harus dengan bisnis properti. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan tanpa mengundang kontroversial," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Bolak-balik Digarap KPK, Ada Apa dengan Taufik?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berharap Para Dai Ikut Sebarkan Pemahaman 4 Pilar
Redaktur : Tim Redaksi