jpnn.com - JAKARTA - Ratusan organisasi masyarakat non partai politik yang merasa peduli terhadap keberlangsungan dan keutuhan NKRI akan mengadakan pertemuan akbar yang dinamakan Forum Musyawarah Mufakat (FMM) di Bandung, Jawa Barat 30 Oktober 2013 mendatang.
M Ari Mulya Subagdja selaku Sekretaris Jenderal Masyarakat Musyawarah dan Mufakat (M3) yang memfasilitasi pertemuan itu mengatakan, organisasi non parpol merasa ikut bertanggung jawab menjaga keberlangsung dan keutuhan NKRI karena parpol tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri.
BACA JUGA: Kemenkum HAM Bantah Kalapas Kerobokan Dicopot
"Karena itu M3 memfasilitasi organisasi-organisasi non parpol bertemu mengerahkan seluruh motivasinya bagi bangsa dan negara untuk memperkuat kemampuan parpol. Pertemuan itu disebut FMM ke-1," kata Ari dalam konferensi pers jelang pelaksanaan FMM, di Jakarta, Kamis (24/10).
Dalam konferensi pers yang dihadiri wartawan senior Parni Hadi, aktivis HAM Ratna Sarumpaet, aktivis petisi 28 Harris Rusli dan Ketua Umum Asosiasi Nasionalis Indonesia (Anindo) Edwin Henawan Soekowati itu, Ari mengatakan FMM ke-1 itu akan dihadiri sekitar 192 organisasi non parpol.
BACA JUGA: Kalapas Kerobokan Mengaku Dicopot
Menurut Ari, kekuatan parpol merupakan kekuatan soliditas struktural-prosedural yanag berorientasi pada kepentingan nasional lima tahunan yakni pemilu. Sedangkan organisasi non parpol terletak pada fundamen kultural-fungsional yang berorientasi nilai-nilai.
Karena itu FMM akan membahas isu-isu terkait eksistensi dan sumber daya negara, masalah konstituisi serta mempertanyakan tanggung jawab organisasi non parpol daam menjaga keutuhan NKRI.
BACA JUGA: Megawati Kebal Provokasi, PDIP Tak Terpengaruh Survei
Edwin Henawan Soekowati mengatakan, saat ini batang tubuh UUD 1945 telah melenceng dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. "Kalau kita runut dari awal, konstitusi sudah melenceng. Ini sudah negara baru, bukan negara yang kita proklamasikan," katanya.
Sementara itu, Harris Rusli menilai Indonesia saat ini sudah tidak mengenal tradisi musyawarah dan mufakat. Sehingga ada problem serius dalam sistem ketatanegaraan yang dijalankan. "Ada pemilu langsung, tapi rakyat merasa tidak diperjuangkan kepentingannya," kata Rusli.
Bahkan, aktivis Petisi 28 itu menyebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dulu menjadi lembaga tertinggi negara dan mewakili seluruh komponen bangsa, sudah dimusnahkan oleh MPR sendiri.
"Karena itulah FMM diperlukan untuk mengembalikan roh demokrasi yang sekarang hilang. Kita perlu kembalikan musyawarah dan mufakat. MPR inilah tempat kita menyatukan tujuan bersama," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panggung Politik Dikuasai Pemilik Modal
Redaktur : Tim Redaksi