jpnn.com, JAKARTA - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak memenuhi syarat menjadi ASN diminta jangan mempolitisasi tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Riset dan Program Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Surya Vandiantara dalam diskusi virtual bertajuk "Peralihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Penegakan Korupsi Terhenti? di Jakarta, Rabu (2/6).
BACA JUGA: Penjelasan Firli Bahuri soal Nasib 75 Pegawai KPK, Simak Kalimatnya
"Jangan mempolitisasi TWK ini," kata Surya.
Dia menilai upaya politisasi itu tampak dari munculnya isu yang menyebutkan pegawai KPK diharuskan memilih Pancasila atau Al-Qur'an.
BACA JUGA: Kemenag Bakal Gandeng Ormas Islam untuk Sertifikasi Penceramah
Surya mengatakan jika bicara mengenai materi pertanyaan yang ada dalam proses TWK tersebut, maka harus dibahas secara keseluruhan.
"Jangan dibahas secara parsial pertanyaannya, karena pasti ada pertanyaan yang berhubungan sebelumnya atau sesudahnya," ucap dia.
BACA JUGA: Din: Fitnah terhadap Ustaz Adi Hidayat Dilakukan Kelompok Pembenci Ulama
Menurut dia, bagi yang tak lolos dalam seleksi alih status pegawai KPK menjadi ASN, seharusnya bisa belajar lagi.
"Jangan sampai KPK-nya marah, dibuka semua jawaban mereka itu. Nanti malu sendiri," pungkas Surya. (mcr8/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra