Seorang pejabat Departemen Pendidikan di negara bagi Victoria, Australia, diduga menyalurkan jutaan dolar dana bantuan sekolah ke berbagai perusahaan keluarganya. Modusnya adalah membebani sekolah untuk membayar berbagai tagihan palsu

Demikian terungkap dalam hasil penyelidikan Komisi Anti Korupsi negara bagian Victoria (IBAC), yang diperoleh ABC. IBAC menduga Direktur Sumberdaya Sekolah Nino Napoli menyalahgunaan kewenangannya untuk menyalurkan dana sekolah ke perusahaan yang terkait dengan keluarganya.

BACA JUGA: Australia Sumbang Rp 50 M Untuk Gempa Nepal

Di Australia, penyelidikan kasus korupsi dilakukan oleh komisi anti korupsi yang berbasis negara bagian. Jika di Victoria ada IBAC, di New South Wales ada ICAC yang kewenangannya hanya mencakup negara bagian yang bersangkutan.

IBAC kini menyelidiki sistem Banker Schools yang dimaksudkan sebagai sumber dana bagi sekolah negeri yang memerlukan perbaikan fasilitas dan program khusus.

BACA JUGA: Tony Abbott Kembali Kirim Surat ke Jokowi Minta Batalkan Eksekusi

Komisioner IBAC Ian Hill QC membeberkan penyalahgunaan dana sebesar 2,5 juta dolar yang terbukti dibayarkan kepada sejumlah perusahaan yang terkait dengan Nino Napoli.

Menurut Hill, jumlah pasti dana yang diselewengkan bisa saja jauh lebih besar dari itu. "Para penyidik kami yakin bahwa jumlahnya jauh lebih besar," katanya.

BACA JUGA: Mendikbud Puji Gerakan Sekolah Menyenangkan yang Dimotori Mahasiswa RI di Australia

Nino Napoli menjabat Direktur Sumberdaya Sekolah sejak tahun 1992 dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana 4 miliar dolar (sekitar Rp 40 triliun).

Hasil penyelidikan ini menemukan bahwa pihak sekolah dikirimi berbagai tagihan untuk membayar jasa perusahaan milik keluarga Nino Napoli.

Tagihan-tagihan itu mencakup pembayaran furnitur, perjalanan ke luar negeri, minuman anggur dan berbagai pelayanan lainnya.

"Bahkan ada tagihan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan departemen pendidikan," jelas Hill.

Menanggapi hal ini Departemen Pendidikan menyatakan mendukung langkah IBAC.

"Kami tidak ingin menghapuskan korupsi di departemen ini," demikian dikatakan juru bicara Departemen Pendidikan.

"Mayoritas kepala sekolah dan pegawai kami adalah para profesional pekerja keras," tambahnya.

IBAC menemukan bahwa sejumlah sekolah yang terlibat di Melbourne sebenarnya mengetahui bahwa tagihan-tagihan tersebut adalah palsu.

Namun ada pula sekolah yang memang sama sekali tidak mengetahuinya.

Menurut Hill, penyelidikan ini mengungkap adanya problem serius dalam tubuh birokrasi Departemen Pendidikan Victoria.

Penyelidikan masih akan berlanjut dengan pemeriksaan lebih 50 saksi.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Tasmania Sulit Akses Sayuran dan Buah Segar