jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono meminta pejabat publik berhenti memberi informasi yang simpang siur terkait peristiwa Tolikara, Papua. Statemen dari pemerintah menurutnya harus didasari data, bukan opini.
"Pemerintah harus satu suara dan bicara dengan data, tidak dengan opini oleh masing-masing pejabatnya," katanya melaluis siaran pers di Jakarta, Rabu (22/7).
BACA JUGA: Rusuh Tolikara, Politikus PKS Ingatkan Peran BIN
Menurut Abdulhamid, siapa pun bisa menyebarkan berita di era informasi sekarang ini sesuai versi dan kepentingan masing-masing. Apalagi dengan ketersediaan media sosial yang penyebarannya langsung dan sulit dibendung. Bahkan, berita kecil sekalipun bisa memnimbulkan efek yang besar.
"Tapi mereka tidak bisa disalahkan. Yang paling penting adalah dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara negara. Tidak boleh para pejabatnya membuat pernyataan yang berbeda-beda yang menjadikan informasi semakin simpang siur sehingga tidak ada kejelasan kebenaran dan membuat publik bingung," tegasnya.
BACA JUGA: Beredar Jadwal Pendaftaraan CPNS, Ini Tanggapan Anak Buah Yuddy
Karena persoalan Tolikara berada di ranah politik, hukum dan keamanan, Abdulhamid meminta Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno mengambil peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai hal terkait masalah Tolikara.
"Mendagri, Kapolri, Gubernur Papua, Panglima TNI, Kepala BIN, bahkan Menteri Agama harus dikoordinasi segera oleh Menko Tedjo," jelasnya.
BACA JUGA: Dua Kubu di Golkar Masih Ngotot Berhak Tanda Tangan
Sejauh ini, KIP memberikan apresiasi terhadap Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim, Panglima TNI Gatot Nurmantio, dan Kapolri Badrodin Haiti yang langsung mendatangi lokasi.
Kemudian, pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) yang diinisasi baik oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat juga diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Namun anggota TPF harus heterogen komposisinya agar tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah baru.
"Informasi resmi seharusnya dekeluarkan oleh TPF ini atau pejabat pemerintah yang ditunjuk atas laporan TPF. Pejabat pemerintah jika mengeluarkan pendapat harus satu suara berdasarkan data yang diperoleh dari TPF, jangan beropini," pintanya.
Abdulhamid menambahkan, peristiwa Tolikara harus mendapat penanganan cepat karena Papua sedang menjadi sorotan internasional dan pada saat insiden lebaran tersebut sedang banyak orang luar Indonesia yang berada di Papua. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rusuh Tolikara Sudah Terendus sejak 11 Juli, Ini Penjelasan Bang Yos
Redaktur : Tim Redaksi