jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membangun pelabuhan Cilamaya. Hanya saja, pembangunan pelabuhan tersebut nantinya tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Presiden setuju Cilamaya itu harus dibangun, tapi uangnya uang swasta aja. Nggak usah pakai uang APBN," ujar Jonan saat berbicang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (5/2).
BACA JUGA: Dorong CSR untuk Perkuat Program Prorakyat dari Pemerintah
Menurut Jonan, pembangunan pelabuhan Cilamaya dapat mengurangi tingginya biaya logistik. Selama ini, hal itulah yang sering dikeluhkan para pelaku usaha. Saat ini, peran pelabuhan di Indonesia cukup besar dipegang oleh Tanjung Priok. Nah, pelabuhan Cilamaya diharapkan bisa membantu mengurangi biaya logistik.
"Memang pilihannya biar cost logistiknya murah. Karena, kalau nggak ada kompetitornya (Pelabuhan Tanjung Priok) cost logistik pasti nggak akan turun,” tegas Jonan.
BACA JUGA: YLKI: Uang Kembalian di Mini Market untuk Donasi harus Ditolak!
Rencananya, tahun ini proyek pembangunan Cilamaya baru akan ditenderkan. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya ini ditargetkan tuntas selama empat tahun, dari 2016 hingga 2020 nanti. Pelabuhan itu ditargetkan beroperasi 2021 mendatang. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Ogah Rugi, Pertamina Tak Mau Turunkan Harga Solar Subsidi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Heran Menteri Rini Mau Suntik BUMN Kolaps
Redaktur : Tim Redaksi