TERNATE - Upaya menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai empat kehidupan bernegara, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, bukan hanya menjadi tanggungjawab satu pihak saja"Melainkan tanggungjawab kita bersama," tegas Anggota MPR RI, Zulkieflimansyah, saat membuka Seminar Nasional Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) bertema, 'Membongkar Patologi Kebangsaan Melalui Pemasyarakatan Empat Pilar; Upaya Mewujudkan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Lebih Baik', di Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Sabtu (22/10)
BACA JUGA: PDIP Terus Tambah RS Tanpa Kelas
Menurut Zulkieflimansyah, tugas memasyarakatkan empat pilar itu bukan hal sederhana
BACA JUGA: Megawati Isyaratkan Tak Paksakan Diri Maju Lagi
Sehingga pemasyarakatan ini dapat dilakukan secara masif dan berkelanjutanBACA JUGA: JSI: Selamat untuk Atut-Rano
Dia berharap, pemahaman yang baik tentang empat pilar oleh seluruh komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan mengacu kepada nilai dasar Pancasila, hukum dasar UUD NRI 1945, menjaga keutuhan NKRI, serta kebhinekatunggalika-an"Sehingga setiap kebijakan baik di pusat maupun di daerah mempunyai cita ideal yang sama untuk mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia," katanya
Lebih jauh Zulkieflimansyah mengatakan, berbagai persoalan serius tengah dihadapi bangsa iniSeperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, korupsi, penegakan hukum yang lemah serta ancaman disintegrasi bangsa, harus disikapi seriusMenurut dia, problematik yang dihadapi bangsa saat ini, bila tidak ditangani sungguh-sungguh, tekun dan konsisten negara tidak akan bergerak maju"Kesejahteraan rakyat juga tidak akan bertambah baik," katanya
Dalam rangka merespon problematika bangsa tersebut, MPR telah merumuskan kebijakan Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa DepanUntuk mewujudkan visi itu, dibutuhkan ikhtiar bangsa yang kuat dengan menjadikan empat pilar kehidupan bernegara sebagai landasan perjuangan dalam mewujudkan cita-cita bangsaDia menjelaskan, pilar pertama yakni pancasila harus menjadi landasan ideologi, falsafah, etika moral, serta alat pemersatu bangsa
Pilar kedua, UUD 1945 adalah hukum dasar yang wajib menjadi sumber hukum dan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraKemudian, lanjut dia, NKRI adalah konsensus yang harus dijunjung tinggi, karena tujuan negara akan terwujud melalui perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu dalam NKRI"Bukan negara yang terpecah-pecah penuh konflik dan pertentangan," tegasnya
Pilar keempat yakni Bhineka Tunggal Ika, menurut Zulkieflimansyah, adalah solusi atas kemajemukan bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, ras dan budaya"Kemajemukan adalah investasi untuk bersatu, bukan alat pemicu konflikOleh karena itu, masyarakat plural adalah kekayaan, bukan kelemahan yang dimanfaatkan untuk memicu konflik," ungkapnya
Anggota MPR RI, Yahdil Abdi Harahap, mengatakan upaya membongkar patologi harus terus dilaksanakan dan memerlukan kerja yang kerasUntuk membawa bangsa ini ke arah lebih baik, kata Fadil, maka penyiapan Sumber Daya Manusia harus dilakukan"Penyiapan SDM menjadi penting," kata politisi PAN, itu di Ternate
Yahdil mengatakan, output yang ingin dicapai adalh untuk melihat tingkat nasionalisme di daerahKemudian, setelah itu diratifikwsi untuk mengetahui bagaimana tingkat nasionalisme tersebut"Dari pemetaan itu kita bisa tingkatkan untuk materi ke depan, untuk bisa meningkatkan nasionalisme, termasuk bagi para generasi muda," katanya"Ini juga menjadi tolak ukur dalam menyusun amandemen UUD 1945Amandemen UUD sekarang sudah bukan menjadi sesuatu yang sakral," ujarnya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Curigai Ada Permainan Penentuan Sengketa Batas
Redaktur : Tim Redaksi