jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Politika Institute Zainul Abidin Sukrin mengomentari langkah sebagian masyarakat menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maupun PPKM Mikro.
Menurut Zainul, penolakan mengemuka disebabkan pemerintah tidak mampu membaca keinginan masyarakat.
BACA JUGA: Ada yang Usul PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 17 Agustus, Begini Alasannya
"Masyarakat itu butuh ketenangan dan kepastian akan keadilan. Bila mereka dijamin oleh pemerintah, maka mereka akan membatasi aktivitas mereka sendiri. Mereka tidak memberikan tuntutan yang sulit," ujar Zainul dalam keterangannya, Minggu (18/7).
Zainul kemudian memaparkan hal yang menurutnya paling banyak mendapat sorotan masyarakat.
BACA JUGA: Kemenkes Perlu Segera Tindaklanjuti Keputusan Presiden Batalkan Vaksin Berbayar
"PPKM dinilai nihil keadilan, sehingga segala regulasi dan aturan tidak hanya ditolak, namun ditentang oleh masyarakat," ucapnya.
Zainul mengingatkan, kondisi yang terjadi dapat mengakibatkan melemahnya kekuatan politik pemerintahan.
BACA JUGA: Para Pejabat Rela Enggak ya Menyisihkan 50 Persen Gaji untuk Rakyat?
Selain itu, juga dapat berakibat pemerintah kehilangan kepercayaan politik.
"Di saat PPKM, bukan hanya partisan yang mendukung oposisi, namun partisan politiknya juga cenderung kehilangan kepercayaan politik, kepada kekuatan politik pemerintah," katanya.
Menurut Zainul, bila situasi yang ada tidak dikendalikan, akan sangat berbahaya.
Bahkan, dapat merenggut simpul kekuatan-kekuatan politik pemerintah ke depan.
"Bila partai politik pendukung pemerintah tidak memiliki tawaran solusi, partisan akan apatis, loyalitasnya melemah, bahkan dapat terjadi pembelotan," ucapnya.
Apalagi, jika pandemi Covid-19 belum berakhir hingga Pemilu 2024, akan sangat memukul partai-partai pendukung pemerintah.
Zainul mengakui, partai oposisi sampai saat ini belum terlihat memberikan alternatif kebijakan ketika penanganan Covid-19 cenderung gagal dikendalikan oleh pemerintah.
Namun, akibat dari kegagalan pemerintah, cenderung menguatkan partisan politik oposisi untuk mengorganisasi ketidakpuasan kepada pemerintah.
"Tindakan politik pemerintah yang tidak dapat mengendalikan Covid-19, menguatkan ketidakpuasan," katanya.(gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang