jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah yang menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 penting untuk segera dievaluasi.
Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Lestari Moerdijat, evaluasi perlu.
BACA JUGA: Puluhan Guru dan Siswa Positif Covid-19, PTM Terpaksa Dihentikan
Paling tidak untuk menemukan penyebab para murid sekolah dan guru-guru terkena COVID-19, setelah menggelar kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah.
"Bermunculannya laporan positif COVID-19 yang menimpa para siswa saat PTM harus segera ditindaklanjuti dengan evaluasi hingga ditemukan penyebab terjadinya paparan virus corona terhadap pengajar dan peserta didik," ujar Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Senin (22/11).
BACA JUGA: Presiden Jokowi dan Yusril Bertemu Bahas Hal Penting
Dia memprediksi penularan antara lain disebabkan tingkat vaksinasi pada anak-anak yang relatif masih lebih rendah dibanding dengan orang dewasa.
Data Kementerian Kesehatan yang diakses melalui laman vaksin.kemenkes.go.id pada pekan pertama bulan ini menunjukkan baru ada 7,11 juta anak usia 12—17 tahun yang mendapatkan vaksin, atau 26,65 persen dari target 26,70 juta anak.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Ingatkan Seluruh Menteri, Tegas!
Situasi demikian, kata Lestari, harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Dia berharap pemerintah bersama pihak-pihak terkait dapat mempercepat vaksinasi pada anak usia 12—17 tahun.
Selain itu, memperketat pengawasan dan penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka berlangsung di sekolah-sekolah.
Dia juga meminta para pemangku kepentingan pada pembelajaran tatap muka harus sigap mengantisipasi dan mengatasi penyebab penularan COVID-19 saat PTM berlangsung.
Anggota Komisi X DPR RI ini lebih lanjut menilai penting dilakukan audit ulang kesiapan pembelajaran tatap muka.
Audit ulang itu dibutuhkan demi memastikan tidak ada pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan PTM di daerah-daerah.
Dia menegaskan, keselamatan tenaga pendidik dan para murid harus menjadi prioritas para pengambil kebijakan.
Lestari pun berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan para penyelenggara PTM untuk konsisten menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah-sekolah.
Kota Depok, Jawa Barat diketahui menjadi salah satu daerah yang menghentikan total proses PTM demi mencegah adanya lonjakan kasus COVID-19.(Antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang