jpnn.com, JAKARTA - Pelamar CPNS 2021 di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat sebagai yang terbanyak dibanding instansi lain.
Menariknya, pelamar di kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly itu didominasi para lulusan SMA.
BACA JUGA: 8 Formasi CPNS 2021 Ini Belum Ada yang Melamar, Ayo, Buruan
"Persaingan CPNS 2021 akan ketat karena jumlah pelamar yang terdaftar per 23 Juli sudah tiga juta orang," kata Heni Sri Wahyuni, direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam taklimat media daring, Jumat (23/7).
Dia menyebut jumlah pelamar CPNS yang sudah mengisi formulir per 23 Juli pukul 12.00 WIB sebanyak 3.041.135. Yang telah submit ada 2.111.389 orang.
BACA JUGA: Ssst, Kejaksaan Menghentikan Penyelidikan Korupsi Proyek Ini, Alasannya...
Dari jumlah tersebut, lanjutnya, paling banyak melamar di Kemenkumham dan mayoritas pelamarnya lulusan SMA.
"Kemenkum HAM paling diminati lulusan SMA," ujar Heni.
Walaupun pelamar CPNS 2021 mencapai 3 jutaan orang, tetapi jumlah sedikit berkurang dibandingkan tahun lalu.
Saat pendaftaran CPNS 2019/2020, jumlah pelamarnya mencapai 4 juta orang.
"Tahun ini formasi yang disiapkan 700 ribu lebih di mana 520 ribu lebih adalah guru. Namun, pelamarnya tidak terlalu banyak," ungkapnya.
Heni menduga minimnya jumlah pelamar karena berkaitan dengan pandemi Covid-19. Ditambah lagi dengan adanya PPKM Darurat yang membuat pengurusan berkas menjadi terhambat.
Sebagai contoh, kata Heni, pengurusan STR untuk tenaga kesehatan menyulitkan para pelamar karena adanya pembatasan.
Meski begitu dia mendorong para pelamar untuk segera mendaftar karena waktu tinggal empat hari lagi. Sedangkan yang sudah mengisi formulir segera melakukan submit.
"Jangan dekat-dekat penutupan baru mendaftar, karena prediksi kami jumlah pelamar akan melonjak saat pendaftaran akan ditutup," tandasnya.
Berikut update pelamar CPNS dan PPPK 2021 sampai 23 Juli pukul 15.38 WIB. Data berikut adalah masing-masing 20 instansi yang pelamarnya terbanyak dan paling sedikit.
1. Kementerian Hukum dan HAM 553.138
2. Kementerian Perhubungan 122.803
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 111.994
4. Kejaksaan Agung 108.286
5. Kementerian Agama 97.855
6. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 44.990
7. Kementerian Kesehatan 40.063
8. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN 37.640
9. Pemerintah Provinsi Jawa Barat 36.813
10. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 36.130
Bottom 10
1. Pemerintah Kab. Waropen 20
2. Pemerintah Kab. Yalimo 18
3. Pemerintah Kab. Yahukimo 17
4. Pemerintah Kab. Intan Jaya 15
5. Pemerintah Kab. Mamberamo Raya 10
6. Pemerintah Kab. Deiyai 9
7. Pemerintah Kab. Tolikara 7
8. Pemerintah Kab. Dogiyai 6
9. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang 5
10. Pemerintah Kab. Paniai 0. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad