jpnn.com - BENGKULU – Masyarakat mulai bereaksi atas rencana pemerintah mencabut subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA mulai 1 Januari 2017.
Para pelanggan terutama rumah tangga keberatan. Bahkan masyarakat akan mengancam untuk melakukan aksi demo jika proses pencabutan dipaksakan.
BACA JUGA: Galang Dukungan untuk Kawal Proses Hukum Dahlan
Murnianti (40), warga Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, mengatakan, tidak terima jika pelanggan 900 VA akan dicabut subsidinya.
Apalagi pengguna listrik bersubsidi diwajibkan memiliki “kartu sakti” seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
BACA JUGA: Tolong..Rumah Warga Rusak Diamuk Puting Beliung
Mengingat pendataan serta pembagian kartu sakti dari pemerintah itu belum tepat sasaran atau merata.
Selain itu kretria yang menentukan miskin atau tidaknya masyarakat juga belum jelas.
BACA JUGA: Anak Polisi Hilang, Ditemukan Sudah Tak Bernyawa
‘’Kami sudah disusahkan dengan kondisi listrik yang sering padam dan membayar besar selama ini. Jangankan harus membayar tarif 1300 VA, untuk 900 VA saja selama ini sudah banyak yang keberatan dan akhirnya menunggak. Untuk itu kami meminta agar PLN tidak gegabah dan pemerintah daerah di Bengkulu harus bertindak. Jangan sampai masyarakat semakin tertindas, hanya lantaran PLN ingin mencari keuntungan besar,’’ ujarnya.
Dikatakan Murnianti, masih banyak warga kurang mampu selama ini tidak mendapatkan kartu KKS.
Selain itu banyak juga warga tidak mampu masih dipaksa untuk menggunakan listrik 900 VA- 1300 VA.
Dampaknya jelas akan lebih banyak masyarakat menunggak listrik di tahun 2017 nantinya.
‘’Mestinya sosialisasikan dulu. Kemudian data dulu penerima kartu sakti itu dengan baik. Lalu PLN juga otimalkan dulu pelayanan. Bukan hanya ingin menang sendiri tanpa memikirkan hak-hak konsumen,’’ bebernya.
Sementara Advokad Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bengkulu Drs. H. Ahmad Nurdin, SH, MH menegaskan pihaknya yang akan pertama kali menolak rencana pencabutan subsidi listrik 900 VA itu.
Sebab masih banyak masyarakat di Bengkulu yang membutuhkan subsidi pemerintah. Kemudian PLN juga dalam pemberlakuan dan pemberian subsidi itu bukan dilihat dari kondisi rumahnya.
Banyak warga yang awalnya mampu, tetapi karena perputaran ekonomi sudah tidak mampu yang harusnya menikmati subsidi. Tetapi tidak pernah diperhatikan PLN.
Kemudian cukup banyak masyarakat miskin yang menggunakan listrik non subsidi, tetapi tidak diturunkan atau dicabut.
Untuk itu dampaknya akan sangat besar jika diberlakukan pencabutan. Sebab hampir 50 persen pelanggan PLN itu menggunakan listrik 900 VA.
‘’Kami akan surati PLN untuk menunda rencana pencabutan itu. Sebelum data dan kretria warga miskin yang benar-benar layak menggunakan subsidi itu jelas. Kemudian sebelum menuntut hak, harusnya PLN lebih memperhatikan pelayanannya sendiri. Apakah sudah optimal atau belum. Pemadaman dimana-mana masih terjadi. Keluhan masyarakat mengenai tidak jelasnya bayaran listrik yang tiba-tiba membengkak juga masih banyak. Ditambah lagi sulitnya pemasangan jaringan listrik yang didapat masyarakat pemasangan baru,’’ terangnya.
Diakui Ahmad Nurdin, dalam data TNP2K itu sudah sangat jelas bahwa sudah hampir 5 tahun tidak diperbaharui.
Padahal sudah banyak masyarakat yang dulunya mampu tiba-tiba menjadi miskin. Selama ini walaupun pelayanan kurang maksimal, PLN juga tetap menaikan tarif.
‘’Sekarang dasar PLN ingin mencabut subsidi itu apa. Jelas pelanggan dan kami dari LYKI akan siap mendampingi masyarakat untuk menggugat jika nantinya tetap diberlakukan.
“Fatalnya lagi, masyarakat akan malas bayar. Sehingga PLN sendiri yang akan merugi lantaran tunggakan semakin bengkak. Tidak menutup kemungkinan masyarakat akan memilih tidak menggunakan listrik PLN lagi nantinya,’’ pungkasnya.(che/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakinlah, Biaya Pemakaman dan Pemulangan Jenazah TKI Ditanggung Dinsos
Redaktur : Tim Redaksi