jpnn.com, SURABAYA - Di tengah melemahnya perekonomian nasional, membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berpikir mencari sumber pendaan pembangunan dari sektor lain.
Terbaru, Gubernur Jatim Soekarwo mengusulkan pembiayaan pembangunan fly over terminal peti kemas (TPK) Teluk Lamong menggunakan skema public private partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah swasta.
BACA JUGA: Pemprov Jatim Rayu Jepang Bangun Pabrik Mobil
“Jika skema pembiayaan menggunakan PPP, maka akan didukung oleh Menteri Keuangan. Sebab, ini merupakan salah satu alternatif pembiayaan di tengah stagnannya PAD (Pendapat Asli Daerah, Red). Apabila makin banyak proyek yang menggunakan skema pembiayaan PPP, maka akan bisa jadi show case dimana-mana,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group).
Pentingnya penggunaan sistem pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha ini, lanjutnya, didasari dari menurunnya penerimaan APBN dan APBD. Padahal beberapa proyek, seperti pembangunan fly over di Teluk Lamong itu sangat dibutuhkan masyarakat.
BACA JUGA: TOP! Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Pelabuhan Dunia
“Dukungan pembiayaan ini telah kami lakukan pada pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo. Skema ini juga kami terapkan pada pembiayaan SPAM Umbulan,” katanya.
Selain menawarkan sistem pembiayaan PPP, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga memberikan dukungan dan fasilitas untuk proses percepatan pembangunan proyek fly over TPK Teluk Lamong.
BACA JUGA: Pelindo II Diminta Segera Mulai Bangun Pelabuhan Kijing
Termasuk masalah perizinan, Pakde Karwo berjanji bakal mempermudahnya.
Ditanya soal pembangunan jalur lingkar luar barat (JLLB) Surabaya, dia menyarankan agar segera berkordinasi dengan pihak terkait.
“Saya siap memfasilitasi dan mempertemukan semua pihak yang berkepentingan. Tapi harus jelas dulu, bagaimana skema pembiayaannya. Karena tidak bisa kalau hanya mengandalkan APBD,” paparnya.
Selain pembahasan mengenai sistem pembiayaan, Pakde Karwo juga menyampaikan kerja sama melalui corporate sosial responsibility (CSR) milik Pelindo III dipinjam oleh Pemprov Jatim.
Dana CSR itu digunakan sebagai kredit murah pelaku sektor UMKM.
“Dana CSR tersebut nantinya akan kami bridging-kan dengan Bank UMKM milik pemprov. Selanjutnya pihak bank yang menyalurkan pada UMKM,” tandas Pakde Karwo. (bae/nur)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelindo Tak Tuntas, Anak Buah Bu Mega Kecewa sama KPK
Redaktur : Tim Redaksi