jpnn.com - SURABAYA – Jumlah kapal yang melewati Selat Malaka mencapai 600 unit tiap hari. Namun, seluruh jasa pemanduan di wilayah tersebut dikuasai Singapura.
Sejak Maret 2016, Pelindo Marine Service mulai menggarap jasa pemanduan di wilayah itu dan menjadi satu-satunya perusahaan asal Indonesia yang menggarap jasa pemanduan di wilayah East Bound.
BACA JUGA: Ini Strategi Kementerian ESDM Turunkan Harga Gas Industri
Direktur Operasi dan Komersial PT Pelindo Marine Service Wahyu Agung Prihartanto menyatakan, pihaknya perlu waktu hingga tiga tahun untuk masuk ke Selat Malaka.
Sejak 2013, pihaknya menyiapkan sarana dan prasarana seperti tenaga pandu, motor, dan stasiun pandu secara bertahap.
BACA JUGA: Soal Ekspor Zirconium, Ini Janji Ketua Komisi VII
’’Sebab, saat masuk ke sana, konsep bisnis yang dipakai adalah volunteer, bukan compulsory. Jadi, kami menunggu permintaan klien,’’ katanya saat ditemui kemarin (19/9).
Hingga sekarang, lanjut Wahyu, pihaknya memiliki satu mitra. Yakni, National Iranian Tanker Company, perusahaan minyak yang dikelola pemerintah Iran.
BACA JUGA: Pasar Modal Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
Pihaknya sudah 17 kali memandu mitra tersebut. Ke depan, perseroan mengincar kapal-kapal tanker jenis very large crude carrier (VLCC) yang melalui East Bound. ’’Karena itu, kami akan berkunjung ke Jepang dan Korea,’’ jelasnya.
Di Selat Malaka, pihaknya mengoperasikan sembilan kapal. Sementara itu, total kapal yang dimiliki mencapai 82 unit yang disebar di sepuluh pelabuhan.
Induk perusahaan berencana menambah 15 kapal tunda. Rencananya, tahun ini dan tahun depan tujuh kapal didatangkan. Sisanya datang pada 2018.
’’Sebenarnya, potensi untuk menggarap pasar jasa pemanduan di East Bound terbuka. Karena itu, diperlukan dorongan dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan yang menjadi leading sector dari Indonesia dalam kegiatan tripartite technical expert group (TTEG, Red),’’ ungkap Wahyu.
TTEG tersebut merupakan forum sidang dari tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Dia meminta pemerintah bisa memanfaatkan forum sidang itu, terutama berinisiatif melakukan joint venture dengan kedua negara yang lain untuk mengelola alur tersebut dalam satu manajemen.
Bentuk joint venture bisa dibahas dalam TTEG. ’’Bagaimana juga 75 persen perairan di alur itu merupakan wilayah NKRI,’’ ucapnya.
Menurut Wahyu, keuntungan yang diperoleh negara dengan turut mengelola jasa di wilayah tersebut besar.
Dulu, rata-rata tarif pemanduan mencapai USD 10.000 tiap kunjungan. Kemudian, sejalan dengan adanya perang harga, tarif itu turun menjadi USD 3.500 tiap kunjungan.
’’Kalau tiap hari ada 600 kunjungan, pendapatan sehari bisa menyentuh USD 6 juta. Kalau hal itu bisa dimaksimalkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan bisa meningkat,’’ tuturnya. (res/c5/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Ikan Naik, Harga Daging Turun
Redaktur : Tim Redaksi