jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, perusahaan pelayaran anggotanya mentaati kebijakan pemerintah.
Dalam hal ini moratorium pengiriman batubara ke Filipina sampai dengan menunggu adanya kepastian keamanan. Hal itu dikatakan Carmelita menanggapi adanya insiden penculikan dan penyanderaan ABK Indonesia di Perairan Sabah, Malaysia.
BACA JUGA: BRI Tertinggi Salurkan KUR, BNI Terendah
Menurut Carmelita, kebijakan itu bakal berdampak pada semakin lesunya industri pelayaran nasional lantaran bertambahnya kapal-kapal yang tidak beroperasi (idle).
"Sebelum adanya pelarangan sementara kegiatan ekspor batubara ke Filipina, jumlah kapal yang idle sebanyak 30 persen. Potensi pengiriman batubara dari Indonesia ke Filipina sangat besar. Ini merupakan peluang bagi perusahaan pelayaran nasional. Namun peluang ini terancam hilang, karena adanya kebijakan moratorium akibat aksi penculikan dan penyanderaan ABK," ujarnya.
BACA JUGA: Tingkatkan Elektrifikasi, 3 Gardu Induk Siap Beroperasi
Bila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, sambung Carmelita, maka peluang ini akan diambil oleh negara lain seperti Rusia dan Australia.
Terkait rencana pemerintah untuk menempatkan aparat keamanan di atas kapal, menurutnya bukanlah solusi yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya penculikan dan pembajakan di laut, karena akan menambah beban operasional kapal.
BACA JUGA: Mandiri Segera Ekspansi ke 3 Negara Ini
Karena itu, INSA mendorong agar pemerintah Indonesia dan Filipina bisa menjamin keamanan seluruh teritori dari ancaman yang bisa menggangu kegiatan pelayaran nasional, terutama pengangkutan batubara menggunakan tug and barge. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Garap Pasar Riau, Citilink Tambah Rute Penerbangan
Redaktur : Tim Redaksi