jpnn.com - JAKARTA – Mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hasanuddin Massaile, tak setuju jika gaji rendah dijadikan alasan oknum sipir di lembaga pemasyarakatan terlibat peredaran narkoba.
“Saya tidak mau beralasan karena gaji rendah pegawai,” ucap Hasanuddin di kantor Kemenkumham di Jakarta Selatan, Rabu (30/3).
BACA JUGA: Bu Risma Berpotensi Jadi Momok bagi Dominasi Ahok
Menurut Hasanuddin, gaji rendah bukan alasan untuk tidak bekerja dengan baik. “Banyak pekerja yang gajinya rendah tapi bekerja bagus,” katanya.
Dia menilai faktor utama yang mungkin jadi penyebab adalah lemahnya prinsip-prinsip hidup. Selain itu, juga karena kedekatan dengan narapidana di lapas.
BACA JUGA: KPK Segera Seret Mantan Pejabat Kemenhub ke Pengadilan
Menurut Hasanuddin, para sipir menjadi tergoda ketika napi mengajak bekerja sama menjalankan bisnis laknat tersebut.
“Banyak memang terjadi orang-orang lemah-lemah dalam prinsip hidupnya. Jadi mereka tergoda, sehingga terjadi permintaan dan penawaran,” ujarnya.
BACA JUGA: Bom di Kendari Bukan Pelatihan Penjinakan, Tapi...
Dia juga menyatakan, masalah kelebihan kapasitas menjadi salah satu faktor bisnis narkoba napi melibatkan sipir. Hal itu mengingat, jumlah sipir yang tak sebanding dengan jumlah penghuni sehingga peluang dan godaan berbisnis narkoba semakin besar.
“Tapi kita tidak pernah main-main sama yang namanya narkoba. Ada sanksi pemecatan buat mereka,” katanya.
Menurutnya, sipir yang terlibat narkoba harus diberikan sanksi katagori berat. Bahkan, kata Sihabuddin, jika pimpinan Lapas pun terbukti terlibat maka harus dipecat.
“Sampai tingkat pimpinan lapas kalau memang melakukan perbuatan langgar hukum berat atau memberikan cacat pada kedinasan, kita pecat,” ujar Sihabuddin.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Ahok, Baca Nih Pesan Wakil Ketua MPR
Redaktur : Tim Redaksi