jpnn.com - jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi anggapan yang menyebut pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Sabtu (25/2) lalu berbau politis.
Tudingan itu disampaikan oleh M. Taufik selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
BACA JUGA: Djarot Tangkis Tudingan Tim Anies-Sandi soal KJP
Taufik menilai pembagian KJP itu bersifat politis karena dilaksanakan di kantor pemerintahan dan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 putaran kedua.
Saat itu, ada enam ribu KJP yang dibagikan oleh Bank DKI.
BACA JUGA: Tim Anies Laporkan Lurah ke Polisi
Ahok mengatakan, pembagian KJP itu dilakukan karena ada keterlambatan pembagian pada Desember 2016 hingga Januari 2017. Kala itu, ada ribuan KJP yang tidak dibagikan.
"Jadi Desember sampai Januari ada 190 ribu KJP tidak dibagikan," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/3).
BACA JUGA: Bagikan KJP, Bank DKI Dituding Kampanyekan Ahok
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, pembagian KJP telat karena ada masalah terkait lelang penyuplai kartu.
Menurut Ahok, keterlambatan pembagian KJP merugikan dia sebagai calon petahana pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Nah, itu merugikan saya dong, pemilihan 15 Februari. Banyak orang enggak terima KJP, saya rugi. Itu kenapa bilang enggak politis, orang Bank DKI mau jatuhkan saya?" ucap Ahok.
Lagi pula, Ahok menyatakan, ada penerima KJP yang tidak memilihnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Itu di Luar Batang, pasar ikan, yang tinggal di rusun semua anak terima KJP di rusun. Pilih saya enggak? Enggak tuh," ungkapnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bank DKI Kembali Bagikan Puluhan Ribu KJP
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar